Indeks Dpr Ri

Anggota DPR RI mendapati adanya sejumlah perusahaan tambang di daerah yang beroperasi tanpa menyetorkan dana jaminan reklamasi dan pascatambang.

Setiap ahli waris korban Lion Air JT 620 sesuai aturan harus dapat kompensasi di luar asuransi sebesar Rp1,25 miliar sesuai Permenhub 77/2011.

Bamsoet memaklumi lambannya para koleganya itu, karena jadwal mereka yang terbilang padat.

RUU Perlindungan Ulama dinilai oleh TKN Jokowi-ma'ruf sebagai upaya diskriminatif karena membedakan ulama dari tokoh agama.

Mesti sudah layanan pelaporan LHKPN secara eelektronik, tapi tingkat kepatuhan anggota DPR RI lebih rendah dair tahun sebelumnya.

Ketua DPR Bambang Soesatyo mengatakan peluang usulan PKS atas RUU Perldingan Ulama dibahas di periode ini kecil kemungkinannya.

PKS dianggap diskriminatif karena hendak membuat aturan yang melindungi ulama dan pemuka agama lain pada periode legislatif 2019-2024.

RUU Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat akan segera disahkan. DPR mengklaim RUU tersebut akan memperkuat kewenangan KPPU. 

"Yang penting pemerintah bersama DPR nanti bersama-sana mempunyai keinginan kuat untuk mendirikan Badan Riset Nasional."

"Butuh hukum perlindungan [kekerasan seksual] yang kuat. UU ini akan jadi prioritas kami jika terpilih," kata Dara

DPR akan meminta keterangan terkait alasan pencabutan bagasi gratis Lion Air dan Wings Air kepada Kemenhub dan dua maskapai tersebut.

Besaran dana kampanye yang bisa disumbangkan dari setiap pihak telah diatur dalam Pasal 327 ayat (1) dan (2) Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Wacana pembentukan Pansus e-KTP mendapat dukungan dari pimpinan Komisi II DPR RI. 

"PSI menilai DPR RI periode 2014-2019 tidak mampu bekerja secara efisien."

Saut Sitomorang menilai kegagalan DPR membuat undang-undang adalah indikasi legislator tidak berintegritas.

Zulkifli enggan membeberkan nama pengganti Taufik karena menunggu proses di tingkat Pimpinan DPR.

"Seharusnya yang diprioritaskan adalah yang menstimulus ekonomi atau yang memang dibutuhkan, atau sangat dibutuhkan oleh masyarakat," kata Fadli Zon.

"Seolah-olah infrastruktur menjadi etalase keberhasilan. Padahal infrastruktur itu kewajiban. Semua Presiden pasti membangun infrastruktur itu. Jadi itu bukan prestasi," kata Fadli Zon.

Sodik Mudjahid mengatakan, terdapat sejumlah kendala dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, yakni perbedaan pendapat dan sudah disibukkan dengan persiapan tahun politik.

Kinerja DPR RI saat ini dinilai paling buruk sejak Reformasi.