Indeks Dpr Ri

Sri Mulyani mengatakan pengesahan UU PNBP ini diperlukan karena ada sejumlah poin pada tata kelola PNBP yang harus disempurnakan.

Tak lolos naik panggung politik, 84 orang lainnya harus tetap puas berada di panggung hiburan.

Anggota Komisi V DPR dari fraksi Demokrat, Marbun mengatakan bahwa kenaikan tarif ojek online seperti yang dituntut Garda menurutnya tidak perlu.

Keberadaan pasal-pasal bermasalah yang mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara semakin menegaskan bahwa RKUHP tidak semestinya disahkan.

Enam Partai Politik tercatat mengajukan berkas bakal caleg DPR RI dengan jumlah di bawah jatah kuota yang disediakan KPU RI, yakni 575.

Komisi VI akan memanggil Kementerian BUMN membahas persetujuan Menteri Rini Soemarno terhadap Pertamina untuk mengkaji sejumlah opsi aksi korporasi.

Tito Karnavian mengajukan usulan pada DPR RI, untuk membuat UU Perlindungan Penegak Hukum, yang diancam atau mendapatkan kekerasan saat menjalankan tugasnya.

"Untuk Pemilu 2019 yang akan datang hasil survei kita menunjukkan bahwa hanya 6 parpol yang mencapai [Parliamentary Threshold] atau di atas 4 persen," kata peneliti senior P2P LIPI, Syamsudin Haris.

KPU menyatakan belum ada aturan yang mewajibkan menteri harus mundur karena menjadi caleg di Pemilu 2019.

"Yang pasti kami memberikan catatan dari DPR bahwa ketentuan itu jelas melanggar konstitusi hukum kita," ujar Ketua DPR Bambang Soesatyo.

ICW menilai kesepakatan dalam rapat konsultasi di DPR mengenai PKPU 20/2018 pada hari ini tidak perlu diikuti oleh Komisi Pemilihan Umum.

Ketua DPR Bambang Soesatyo mengklaim rapat konsultasi DPR bersama pemerintah dan penyelenggara pemilu pada hari ini menyepakati semua pihak diberi kesempatan mendaftar menjadi caleg.

Pemerintah dan DPR dinilai perlu membahas kembali persoalan-persoalan dalam RKUHP dengan melibatkan lebih banyak pemangku kepentingan.

Anggota DPR RI Arsul Sani tidak mempermasalahkan keputusan pemerintah membatalkan target pengesahan RKUHP pada 17 Agustus 2018.

Fraksi Partai Nasdem setuju menggunakan hak angket atas pengangkatan perwira Polri aktif, Komjen Pol Iriawal sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat (Jabar).

"Mundurnya Yudi Latif di saat BPIP menjadi sorotan terkait gaji dan hak keuangan Dewan Pengarah BPIP sempat menjadi polemik dan perbincangan publik," kata Taufik.

Menurut Wiranto, salah satu poin pertemuan adalah untuk membahas tindak pidana korupsi di dalam RKUHP yang selama ini menjadi perbincangan di masyarakat.

Intinya kita tetap harus memperkuat KPK. Sudah intinya ke sana. Tapi poin-poinnya secara detail saya belum bisa saya sampaikan karena memang baru kemarin saya terima," kata Jokowi.

Menurut KPK, sikap Presiden seharusnya memberikan sikap yang tegas untuk mengeluarkan delik korupsi dari RUU KUHP itu.

"Sehingga momentum 17 Agustus besok itu adalah bahwa kita punya UU KUHP sendiri tidak lagi pakai UU pidana kolonial," kata Bamsoet.