Parlemen Didominasi Koalisi Jokowi, PAN: Demokrasi Abal-abal

tirto.id - Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Ali Taher Parasong menyoroti dominasi partai-partai pendukung pasangan Joko Widodo-Maruf Amin di parlemen. Kondisi tersebut ia sebut berisiko melemahkan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah.

"Sekarang ini praktis DPR hasil Pemilu 2019 tidak mencerminkan checks and balances. Yakin saya. Hampir semua 80 persen diborong sana [pro Jokowi]," tutur dia dalam diskusi bertajuk 'Rekomendasi Amandemen (Konstitusi) Terbatas untuk Haluan Negara?' di Gedung DPR RI, Senin (29/7/2019).

Melihat kondisi itu, ia berharap parta-partai pendukng Parabowo Subianto-Sandiaga Uno tetap konsisten sebagai oposisi agar tidak memperparah dominasi partai pendukung Jokowi-Maruf.

Bila tidak, lanjut dia, dikhawatirkan cita-cita menciptakan pemerintahan yang demokratis di Indonesia bakal terhambat.

"Demokrasi kita demokrasi abal-abal. Saya merasa untuk apa menjadi anggota DPR kalau tidak memiliki checks and balances dalam kekuasaan," ujar dia.

Lobi-lobi antarpartai politik untuk menduduki kursi pimpinan Majelis Perwakilan Rakyat (MPR) periode 2019-2024 makin memanas.

Posisi Ketua MPR RI jadi rebutan setelah posisi Ketua DPR RI secara otomatis jadi milik PDIP, pemenang Pemilu Legislatif 2019.

Sejumlah pihak mengincar kursi Ketua MPR ini berasal dari partai koalisi pengusung Joko Widodo-Ma'ruf Amin maupun pengusung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno saat Pilpres 2019.

Direktur Riset Charta Politika, Muslimin menilai, peluang oposisi dan koalisi pemerintah bersatu menyusun paket bersama Ketua MPR RI sangat terbuka lebar.

Ini mengingat jika oposisi membentuk paket sendiri, perolehan suara mereka bakal sulit untuk menang. Dengan kondisi itu, tak ada pilihan bagi oposisi selain ikut dalam paket yang dibentuk kubu koalisi.

"Ini akan sangat menguntungkan bagi pihak pemerintah. Karena memang dari koalisi TKN, dari sisi kursi [koalisi pemerintah], kan, lebih besar yakni 60:40," ujar Muslimin.