tirto.id - Anggota Komisi I DPR Charles Honoris dari fraksi PDIP mengaku sulit menyatakan sikap partai terhadap isu hukuman mati. Sebab, kata dia, setiap orang mempunyai pandangan berbeda dan kerap melakukan politisasi terhadap hukuman mati.
Menurut Charles, banyaknya masyarakat yang setuju dengan hukuman mati terkadang membuat anggota DPR menjadi ikut setuju demi mendapat efek elektoral.
"Saya harus jujur masih banyak, bahkan mayoritas anggota DPR kita setuju dengan hukuman mati," kata Charles di Menteng, Jakarta, Rabu (10/4/2019).
Namun, Charles enggan mengungkap siapa saja yang setuju dengan hukuman mati tersebut. Akan tetapi, menurut Charles, upaya untuk menghapus hukuman mati ini harus datang dari pemerintah sebagai lembaga eksekutif.
"Jadi kalau ditanyakan ke saya apakah mudah melakukan perubahan regulasi melalui lembaga DPR, maka jawaban saya, ini akan menjadi sulit. Menurut saya kuncinya ada di pemerintah selaku lembaga eksekutif," tegasnya.
Senada dengan Charles, anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi Gerindra, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo menyatakan banyak anggota DPR yang memang berpikiran demikian.
Apalagi, kata dia, beberapa orang menganggap hukuman mati bisa dijadikan balas dendam, padahal itu tak boleh dilakukan.
"Ini akan sangat lingkaran setan. Kejahatan dibalas kejahatan kapan selesainya," ucap Rahayu.
Namun sejauh ini, Rahayu mengatakan bahwa pembahasan penghapusan eksekusi mati ini belum dilakukan secara formal.
"Kalau secara informal, saya yakin ada. Banyak dari mereka tidak seperti saya atau Charles. Kebanyakan mengikuti apa yang disuarakan konstituen masing-masing," tuturnya.
Penulis: Felix Nathaniel
Editor: Alexander Haryanto
