Indeks Dpr Ri

20 Tahun Reformasi
Peristiwa 9-12 Mei 1998.

Hijrah eks HTI ke
Partai Bulan Bintang.

Keempat tersangka tak berkomentar saat dibawa keluar dari Gedung KPK menuju rutan masing-masing.

KPK memiliki waktu paling lama 24 jam untuk melakukan proses pemeriksaan awal guna menentukan status 9 orang tersebut.

Dari dulu sampai
sekarang pekerja kasar
asing dilarang.

Empat organisasi buruh, yakni KPBI, KASBI, KSBSI dan Sindikasi mengajukan gugatan uji materi atau judicial review (JR) terhadap pasal 73, pasal 122 huruf l dan pasal 245 UU MD3.

Pembentukan Pansus TKA didukung Fraksi Gerindra, Fraksi PKS, Fraksi PAN, dan Fraksi Demokrat.

KPAI menyatakan, PKPU tentang perlindungan anak harus segera dibuat karena selama ini sering sekali terabaikan dalam kegiatan politik.

Achmad Baidowi menyatakan, wacana penggantian rumah dinas DPR dengan uang harus dipertimbangkan sebelum benar-benar direalisasikan.

Fadli Zon dan politikus Gerindra Romo Syafii meneken usulan resmi pembentukan Pansus Angket TKA. Fadli mengklaim, Fahri Hamzah, Agus Hermanto dan Taufik Kurniawan juga akan ikut meneken usulan itu.

"Saya termasuk Anggota DPR yang setuju dengan pernyataan Mendagri, artinya tidak setuju jika Pemerintah mengganti Rumah Dinas Anggota DPR dengan Uang (sewa) kembali."

Kementerian ESDM seharusnya wajib mengawasi keberadaan sumur pengeboran minyak yang ada di seluruh Indonesia, tanpa terkecuali.

Sumarsono mengatakan, pihak yang kontra memandang pilkada tak langsung sebagai kemunduran bagi demokrasi.

Para pengemudi ojek online dari daerah-daerah di luar Jakarta memiliki keluhan hampir sama dengan rekan mereka di ibu kota. Mereka mengeluhkan tarif murah dan tidak adanya legalitas ojek online.

Fahri Hamzah mendukung usulan Fadli Zon terkait pembentukan pansus untuk mengawasi tenaga kerja asing di Indonesia. 

Mabes Polri memanggil Facebook perwakilan Indonesia pada pekan depan. Kepolisian mengklaim pihak Facebook sudah menyatakan siap memenuhi panggilan itu.

Perwakilan Facebook Indonesia akan penuhi panggilan DPR pada Selasa (17/4/2018).

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo berharap pemerintah tidak memblokir Facebook. Menurutnya, jejaring sosial tersebut telah banyak membantu masyarakat Indonesia di bidang Usaha Kecil dan Menengah (UMKM).

Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan, pelaksanaan pilkada langsung akan berdampak pada tingginya biaya politik. Oleh karena itu, Ketua DPR Bambang Soesatyo menawarkan revisi UU Pilkada.

Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II 2017, BPK menyatakan ada kerugian negara sebanyak 840 permasalahan senilai Rp1,46 triliun.