Indeks Dpr Ri

Imparsial mengusulkan empat poin terkait dengan definisi terorisme dalam RUU Terorisme yang sedang dibahas oleh DPR RI.

Dari ruang sidang sejak 13 Desember 2017 hingga 29 Maret 2018, Setnov banyak “berkicau”. Yang bikin gempar saat ia menyebut dua nama menteri.

Bak Sinterklas, Setya Novanto memberi banyak “kado” di NTT. Mengantarkannya 20 tahun menjadi wakil rakyat di Senayan.

Utut berterima kasih kepada Megawati yang telah memberinya kesempatan menjadi pimpinan DPR.

Utut Adianto akan dilantik sebagai wakil ketua DPR siang ini. Bidang yang mungkin diisi oleh Utut adalah BAKN.

Bamsoet menyatakan, bank harus melindungi warga yang melakukan transaksi di dalam maupun di luar negeri.

Bamsoet menjamin DPR tak akan jadi lembaga super body meski ada UU MD3.

Menurut Taufik, masyarakat yang tidak puas dengan UU MD 3 sebaiknya mengajukan uji materi ke MK.

Hasto menyatakan PDIP akan menyerahkan nama pimpinan DPR dan MPR setelah UU MD3 baru resmi dinomori, Kamis (15/3/2018).

Tommy Soeharto menargetkan Partai Berkarya bisa merebut 80 kursi di DPR RI dan menjadi pemain tiga besar di senayan.

Saat menghadiri pelantikan Kepala BNN yang baru, Fadli Zon mengatakan jika BNN perlu menjalin kerja sama dengan TNI untuk memberantas narkoba. 

Jokowi menilai kapasitas Perry Warjiyo sebagai calon tunggal Gubernur BI, yang diusulkan oleh pemerintah ke DPR RI, tidak perlu diragukan lagi.

PSI menilai sejumlah pasal hasil revisi UU MD3 mencederai demokrasi sehingga berencana mengajukan gugatan uji materi terhadap undang-undang yang belum lama ini disahkan oleh DPR tersebut.

Petinggi PPP dan Partai Nasdem menyarankan agar Presiden Joko Widodo menerbitkan Perppu untuk membatalkan sejumlah pasal bermasalah di hasil revisi UU MD3 yang sudah disahkan oleh DPR.

Yasonna mengakui bahwa Presiden awalnya tidak mengetahui isi perubahan UU MD3.

Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK) mengajukan gugatan uji materi tiga pasal dalam UU MD3 yang baru disahkan oleh DPR ke MK pada Rabu kemarin (14/2/2018).

Dewan Pers mengkritik keberadaan sejumlah pasal di RKUHP yang berpotensi mengancam kemerdekaan pers.

"RUU KUHP ini sebuah kemunduran di era demokrasi dan keterbukaan informasi," kata Sabam Leo Batubara.

Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengklaim pasal 122 huruf K UU MD3 tidak akan membuat para pihak yang mengkritik DPR menerima hukuman pidana.

Putusan uji materi UU MD3 yang diketok Mahkamah Konstitusi mengenai posisi KPK dinilai sudah konsisten.