tirto.id -
"Belum kan belum diketuk [dananya]. APBN itu enggak ada kan. Diketuk dimana? Ini pakai dana apa ya?" kata Wakil Ketua Komisi XI, Soepriyatno kepada Tirto, Selasa (9/10/2018).
Menurut Soepriyatno, waktu pembahasan dana penyelenggaraan pertemuan ini pada 2017 lalu, Komisi XI tidak menyetujui menggunakan APBN. Sebab, tidak ada pagu khusus untuk itu.
"Kami waktu itu minta supaya banyak sponsor. Sama-sama sponsor supaya kami membesarkan sponsor," kata Soepriyatno.
Usul itu, kata Soepriyatno, belum disetujui pemerintah. Padahal, menurutnya, di negara lain penyelenggaraan pertemuan IMF-WB biasanya dibiayai sponsor.
"Sponsor yang bergerak dari bank-bank yang membantu karena memang di negara lain kan banknya besar-besar," kata Soepriyatno.
Soepriyatno juga mempertanyakan penjelasan Jokowi yang menyatakan, dana penyelenggaraan pertemuan ini membengkak lantaran lebih banyak untuk pembangunan infrastruktur pendukung.
"Itu beda lagi dananya [infrastruktur]. Jokowi enggak ngerti lagi. Penyelenggaraan ini 800 berapa gitu miliar. Pak Jokowi ini presiden yang enggak ngerti saya tuh, banyak enggak tahunya. Kalau gitu ngapain jadi presiden," kata Soepriyatno.
Atas hal ini, Soepriyatno menyatakan, pihaknya bakal memanggil Kemenkeu untuk meminta klarifikasi dan evaluasi penggunaan dana penyelenggaraan pertemuan IMF-WB.
"Kami akan tanyakan ini dana dari mana, untuk apa?" kata Soepriyatno.
Sebelumnya, Ketua Panitia pertemuan ini, Luhut Binsar Panjaitan melalui konferensi pers di Nusa Dua, Bali membahas soal rincian anggaran dana yang telah dianggarkan, digunakan, dan yang sudah dibayarkan.
Ia mengatakan jika untuk menyelenggarakan acara tersebut, APBN 2018 memiliki plafon sebesar Rp855,5 miliar.
Sementara hingga kini, dari jumlah plafon itu, dana yang telah digunakan adalah sebesar Rp566 miliar.
"Saya sebagai Ketua, sampai hari ini kami gunakan kira-kira Rp566 miliar. Jumlah yang sudah kami bayarkan Rp192,1 miliar," kata Luhut Binsar, Senin (8/10/2018).
Penulis: M. Ahsan Ridhoi
Editor: Maya Saputri
