tirto.id - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon merespons pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang minta kepada seluruh jajaran pemerintah untuk mempercepat program pembangunan infrastruktur.
Ia mengatakan bahwa apa yang dikatakan oleh Jokowi hanya merupakan pencitraan belaka. Padahal, dikatakan Fadli, pembangunan infrastruktur merupakan kewajiban pemerintah yang menjabat, bukan merupakan suat prestasi.
"Ya itu hanya untuk pencitraan. Seolah-olah infrastruktur menjadi etalase keberhasilan. Padahal infrastruktur itu kewajiban. Semua Presiden pasti membangun infrastruktur itu. Jadi itu bukan prestasi. Prestasi itu kalau melebihi dari apa yang ditargetkan," katanya di kompleks DPR, Rabu (28/11/2018).
Menurut Fadli, pembangunan infrastruktur merupakan kewajiban yang wajib dilakukan oleh pemerintah yang sedang menjabat, sejak zaman Orde Lama, Orde Baru, hingga saat ini.
"Nah, jadi itu jangan menjadi sebuah etalase keberhasilan. Itu kewajiban. Jadi ini menurut saya jangan menipu rakyatlah. Dan saya dengan mempercepat ini mau dijadikan semacam seolah-olah prestasi dari pemerintah sekarang. Padahal menurut saya itu bukan prestasi. Itu kewajiban biasa kok, rutin. Itu kewajiban rutin dari pemerintahan," katanya.
Sebelumnya, ia juga mengatakan bahwa Pemerintahan Joko Widodo terlalu sederhana menerjemahkan pembangunan infrastruktur yang hanya terfokus ke pembangunan jalan dan lain-lain.
Ia mengatakan, pemerintah perlu menerjemahkan pembangunan infrastruktur ke arti yang lebih luas, seperti kesehatan, pendidikan, dan lainnya.
"Seharusnya yang diprioritaskan adalah yang menstimulus ekonomi atau yang memang dibutuhkan, atau sangat dibutuhkan oleh masyarakat," katanya kepada wartawan di kompleks DPR RI, Rabu (28/11/2018).
Sementara itu, Presiden Jokowi menjelaskan ada beberapa proyek infrastruktur yang akan diresmikan pada akhir tahun ini, salah satunya Tol Jakarta-Surabaya. Sedangkan untuk Tol Trans Sumatera, Jokowi sempat meminta untuk dikebut hingga bisa diresmikan April 2019.
Jokowi menjelaskan alasan ia menargetkan beberapa proyek bisa dikebut. Salah satunya, agar masyarakat bisa menggunakan fasilitas tol tersebut untuk lebaran. "Biar nanti bisa berlebaran dari Jakarta menuju Palembang naik mobil," ujarnya, dikutip dari Antara.
“Bukan untuk pemilu. Mikirnya pemilu tadi pasti,” tambahnya.
Penulis: Haris Prabowo
Editor: Maya Saputri
