Indeks Dpr Ri

DPR beralasan, anggaran tersebut penting untuk membeli obat dan vaksin agar stok vaksin dan obat tidak terganggu.

DPR menilai, uang Rp50 miliar itu berasal dari pos Kemenag berkaitan kewenangan haji yang dipindah ke BP Haji, tetapi malah tidak masuk Badan Haji.

Komisi XII DPR RI selaku mitra Kementerian ESDM mengaku belum menerima konsultasi dari DPR tentang rencana pelarangan pengecer menjual LPG gas 3 kg.

Herman mengatakan, BPI Danantara dan Kementerian BUMN akan memiliki fokus kerja berbeda usai revisi UU BUMN berlaku.

Dalam revisi tata tertib DPR, DPR bisa mengajukan evaluasi & pemberhentian bila pejabat yang lolos fit and proper test dinilai tidak layak saat bertugas.

Para personel pengamanan telah diperintahkan selalu bertindak persuasif, tidak memprovokasi, dan terprovokasi saat menjaga demo honorer di Gedung DPR.

Komisi VI DPR RI dan pemerintah menyepakati RUU Nomor 18 tahun 2003 tentang BUMN dibawa ke rapat paripurna untuk menjadi undang-undang.

Deddy menilai, sanksi berat pencopotan 6 pejabat ATR/BPN tidak cukup untuk menyelesaikan masalah pagar laut di Tangerang, Banten.

Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, memandang wacana pemberian izin usaha tambang ke perguruan tinggi, niat baik pemerintah.

DPR RI meminta Nusron Wahid menyelesaikan 48 ribu kasus mafia tanah di Indonesia dan soal pemagaran laut di perairan Tangerang, Banten.

Hal itu menjadi sorotan usai terjadinya insiden penembakan PMI oleh otoritas Malaysia di perairan Tanjung Rhu.

Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Soebagyo, menilai kinerja Menteri Kelautan dan Perikanan lambat dalam menghadapi masalah pagar laut.

DPR membahas revisi UU Minerba saat masa reses, padahal regulasi ini tidak masuk dalam Prolegnas 2025. Ada apa?

Saleh menyinggung sejumlahpemberitaan bahwa ormas dan perguruan tinggi tidak lagi kritis karena disogok dengan terima konsesi tambang dari pemerintah.

Habiburokhman menginginkan, isi revisi KUHAP akan membawa semangat yang sama seperti revisi KUHP pada 2022 lalu.

Pemanggilan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, akan dilakukan Komisi IV DPR usai masa reses.

Surya Paloh beranggapan penilaian kinerja pemerintahan tidak bisa dilihat dari 100 hari kerja melainkan setidaknya 1 tahun.

PT TRPN berencana melaporkan KKP ke DPR karena telah menyegel pagar laut Bekasi. Padahal proyek itu hasil kerja sama dengan DKP Jawa Barat.

Uya Kuya bisa memahami perasaan pemilik properti yang terdampak kebakaran di Los Angeles. Ia juga sudah memberi penjelasan terkait aktivitas konten itu.

Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta, mengatakan kesepakatan gencatan senjata antara Israel dengan Hamas, menjadi kabar baik bagi masyarakat di seluruh dunia.