Indeks Dpr Ri

Perampasan aset bisa melengkapi 3 aspek utama pemberantasan korupsi, yaitu pencegahan, penindakan, dan pemulangan aset.

KontraS meminta kepada Komisi I dan Komisi III DPR RI untuk membatalkan pembahasan Revisi Undang-Undang (UU) TNI dan Revisi UU Polri.

Anggota Komisi VI DPR, Herman Khaeron, meminta Perum Bulog yang ingin menargetkan penyerapan 3 juta ton setara beras tak sekadar kata-kata.

DPR ingin agar para vendor maupun UMKM yang terlibat dengan PT Istaka Karya tidak merugi setelah perusahaan pelat merah itu dibubarkan pemerintah.

DPR akan memanggil PT Pertamina (Persero) untuk membahas kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah, Rabu (12/3/2025).

Dispas Bali merespons usul DPR RI, untuk mengenakan pajak kepada WNA yang masuk ke Indonesia dengan tujuan ke destinasi wisata.

Penempatan TNI di jabatan sipil menunjukkan ketidakpatuhan pemerintah pada UU TNI dan tipisnya komitmen reformasi TNI.

Andre Rosiade, menjamin akuntabilitas BP Danantara dalam mengelola investasi dan kekayaan negara yang sebelumnya dikelola BUMN.

Ina juga mengusulkan agar batas usia pendamping dan pembimbing jemaah haji diatur dalam rancangan revisi Undang-Undang Penyelenggaraan Haji & Umrah.

Pemerintah diminta menambah jumlah pembimbing haji guna meningkatkan kualitas layanan bagi jemaah, khususnya lansia, disabilitas, dan berkebutuhan khusus.

DPR RI membantah draf RUU TNI ke dalam program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas 2025 dilakukan secara tertutup dan mendadak.

AMPHURI mengingatkan agar kejadian dua travel bermasalah di masa lalu agar tidak terulang bila pemerintah melegalkan umrah mandiri.

MA mengusulkan kepada Komisi III DPR RI agar pengadilan daring atau online dapat diatur dalam rancangan RKUHAP.

Aziz menilai upaya efisiensi tidak boleh menjadi alasan bagi kementerian dan lembaga tidak melayani publik.

Budi Arie menilai bahwa kementeriannya hanya menerjemahkan perintah Presiden Prabowo dan tidak ada visi misi menteri.

Anggota Komisi IX DPR RI, Ahmad Ruhiyat, siap mencium tangan Menkes, Budi Gunadi Sadikin, bila membantu proses pembangunan RSUD Parung.

DPR mengeklaim mengevaluasi 2 hal dari DKPP, yakni evaluasi kinerja institusi dan isi putusan-putusan DKPP.

Indrajaya beralasan, pembangunan IKN bisa ditunda bila negara mengalami kesulitan anggaran untuk program prioritas seperti makan bergizi gratis dan lainnya.

Ada logika kesimpulan yang meloncat dari kepala anggota DPR saat merasa bisa mencopot pejabat dengan evaluasi berkala.

Dasco menegaskan pemerintah akan menindak tegas aksi teror yang dilakukan OPM yang ingin membakar sekolah bila terima program MBG.