Indeks Dpr Ri

Puan Maharani mengatakan DPR siap untuk menerima aspirasi masyarakat yang ingin bertemu dan melakukan audiensi secara langsung.

KPA mengusulkan pembentukan tim koordinasi khusus penyelesaian konflik agraria yang melibatkan Komisi III DPR RI agar kasus tidak terulang.

Inovasi rebasing data hingga adopsi sistem yang responsif dan mutakhir dinilai langkah wajib yang harus segera dieksekusi untuk memperbaiki masalah desil.

AMPB menegaskan surat pembatalan aksi yang beredar bukan berasal dari pihak yang bertanggung jawab atas aksi. Aksi tetap digelar pada 27 Agustus 2026.

Selly menilai ketidakakuratan data desil tidak dapat dipandang sepele karena berdampak langsung terhadap akses masyarakat terhadap bantuan pemerintah.

Regulasi AI dapat menjadi instrumen untuk menentukan arah Indonesia agar tidak berhenti sebagai pasar asing, melainkan mampu menciptakan nilai tambah.

Forum Komunikasi Rakyat Pati menegaskan bahwa kelompoknya tidak memiliki hubungan dengan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu yang demo pada 27 Agustus 2026.

Kedua surat tersebut berasal dari DPP Brigade Merah Putih Indonesia dan Aliansi Tiga Pilar Demokrasi Bogor Raya.

Sarmudji menyebut setidaknya ada lima komisi dan dua AKD lain yang mengalami perubahan pimpinan.

Nama Sarjito diajukan melalui Surat Presiden (Surpres) yang dikirimkan kepada DPR RI untuk segera diproses oleh Komisi XI DPR RI.

Namun, identitas calon Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis Dewan Komisioner OJK tersebut tidak diungkapkan oleh pihak DPR.

Nuzran Joher menjadi Ketua Ombudsman periode 2026–2031 menggantikan Hery Susanto, yang dicopot karena terjerat kasus dugaan korupsi.

Pembentukan Badan Pengadaan Pemerintah tersebut, kata Prabowo, membutuhkan dukungan DPR RI.

Menurutnya, penjagaan terhadap ruang publik dari segala isu yang memecah belah adalah kewajiban semua pihak.

Usulan pengalihan sebagian P3K daerah ke pemerintah pusat muncul di tengah tingginya beban belanja pegawai sejumlah daerah.

Nusron menyampaikan tiga konflik agraria yang kerap terjadi, yakni polemik soal kawasan hutan, konflik aset BUMN atau aset negara, dan konflik pihak swasta.

Bambang meminta RUU melarang kewenangan tersebut digunakan untuk membungkam lawan politik, mengintimidasi wartawan atau masyarakat sipil.

Skema itu dinilai diperlukan agar aset yang diduga berasal dari tindak pidana tetap dapat dirampas negara meski proses pidana tidak dapat diselesaikan.

Charles menilai kasus Yurizal bukti pemerintah masih menghadapi tantangan dalam pemberian layanan kesehatan secara nasional.

Habiburokhman memastikan tidak benar isu sudah ada surpres pergantian Kapolri dari Presiden Prabowo.