Indeks Dpr Ri

Dewan Etik MK menyerahkan uji kelayakan dan kepatutan calon hakim konstitusi, Arief Hidayat. 

Izin tersebut diberikan setelah Pimpinan DPR melakukan rapat konsultasi dengan fraksi-fraksi di DPR dan anggota Pansus Angket KPK yang berlangsung lebih kurang selama satu setengah jam.

"Salah satunya Pilkada, yang paling utama adalah waktunya singkat menuju perhelatan Pilkada dan Pemilu. Dua-duanya ini kami harus pastikan Panglima TNI siap," kata Wakil Ketua Komisi I Meutya Hafid.

KPK sudah tiga kali memeriksa Novanto dalam kapasitasnya sebagai tersangka.

Dalam surat lain, Setya Novanto juga meminta agar ia tak dicopot dari kursi Ketua DPR.

Setya Novanto menjadikan UU MD3 sebagai alasan penolakannya menghadiri panggilan KPK di pemeriksaan lanjutan terkait kasus korupsi e-KTP.

Akbar menduga bahwa ancaman itu erat hubungannya dengan berita fitnah yang menyudutkannya dalam portal berita Suara News.

"Mestinya Partai Demokrat sendiri ajukan revisi karena kan inisiatif judicial untuk membuat undang-undang bisa dari DPR, bisa dari presiden," kata Yusril.

"Kalau pemerintah ingkar janji, tiba-tiba pemerintah tidak melakukan revisi, maka dengan tegas dan terang saya sampaikan, Partai Demokrat akan mengeluarkan petisi politik," ujar SBY.

Jokowi menuturkan, pemerintah terbuka jika sejumlah fraksi di DPR berinisiatif melakukan revisi terbatas terhadap UU Ormas.

Mendagri Tjahjo Kumolo mengklaim Perppu Ormas bukan alat politik untuk memberangus kelompok-kelompok penentang pemerintah.

Demonstrasi sekitar 6000-an massa menolak Perppu Ormas di depan Gedung DPR/MPR pada hari ini dijaga oleh pasukan polisi yang memakai atribut sorban dan peci.

Gerindra, PKS, dan PAN, tiga fraksi DPR yang menolak Perppu Ormas, punya strategi sendiri dalam Rapat Paripurna yang dihelat Selasa (24/10/2017).

Fraksi Gerindra dan PKS di DPR RI mengusulkan amandemen Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) daripada menerima Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 (Perppu Ormas).

Demokrat akan setuju Perppu menjadi UU apabila pemerintah bersedia melakukan revisi setelah disahkan.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly berharap DPR menyetujui pengesahan Perppu Ormas menjadi undang-undang karena pemberlakuannya memiliki dasar kuat.

Setya Novanto menyerahkan keputusan soal pembentukan Densus Tipikor ke Pemerintah terkait beda pendapat anatar Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla.

Polri menanggapi pernyataan dari para anggota Komisi III DPR RI yang menuntut agar kasus dugaan korupsi pengadaan alat IT di KPK senilai Rp7,8 miliar dapat diproses.

Informasi mengenai adanya tekanan dari pimpinan DPR terhadap auditor BPK agar mendapatkan status WTP dibantah para petinggi parlemen.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengungkapkan Partai Gerindra telah berencana mengirimkan wakilnya di Pansus Hak Angket KPK.