Indeks Dpr Ri

Survei LIPI Sebut Hanya Ada Enam Partai Lolos ke Parlemen
Politik
Kamis, 19 Juli 2018

Survei LIPI Sebut Hanya Ada Enam Partai Lolos ke Parlemen

"Untuk Pemilu 2019 yang akan datang hasil survei kita menunjukkan bahwa hanya 6 parpol yang mencapai [Parliamentary Threshold] atau di atas 4 persen," kata peneliti senior P2P LIPI, Syamsudin Haris.
Kapolri Tito Usulkan DPR Buat UU Perlindungan Penegak Hukum
Hukum
Kamis, 19 Juli 2018

Kapolri Tito Usulkan DPR Buat UU Perlindungan Penegak Hukum

Tito Karnavian mengajukan usulan pada DPR RI, untuk membuat UU Perlindungan Penegak Hukum, yang diancam atau mendapatkan kekerasan saat menjalankan tugasnya.
KPU: Tidak Ada Aturan Wajibkan Menteri yang Jadi Caleg Mundur
Politik
Kamis, 5 Juli 2018

KPU: Tidak Ada Aturan Wajibkan Menteri yang Jadi Caleg Mundur

KPU menyatakan belum ada aturan yang mewajibkan menteri harus mundur karena menjadi caleg di Pemilu 2019.
ICW Minta DPR Tidak Intervensi KPU di Pemberlakuan PKPU 20/2018
Politik
Kamis, 5 Juli 2018

ICW Minta DPR Tidak Intervensi KPU di Pemberlakuan PKPU 20/2018

ICW menilai kesepakatan dalam rapat konsultasi di DPR mengenai PKPU 20/2018 pada hari ini tidak perlu diikuti oleh Komisi Pemilihan Umum.
Hasil Rapat di DPR: Eks Koruptor Dipersilakan Daftar Jadi Caleg
Politik
Kamis, 5 Juli 2018

Hasil Rapat di DPR: Eks Koruptor Dipersilakan Daftar Jadi Caleg

Ketua DPR Bambang Soesatyo mengklaim rapat konsultasi DPR bersama pemerintah dan penyelenggara pemilu pada hari ini menyepakati semua pihak diberi kesempatan mendaftar menjadi caleg.
Ketua DPR: PKPU Larangan Napi Korupsi Jadi Caleg Langgar Konstitusi
Politik
Kamis, 5 Juli 2018

Ketua DPR: PKPU Larangan Napi Korupsi Jadi Caleg Langgar Konstitusi

"Yang pasti kami memberikan catatan dari DPR bahwa ketentuan itu jelas melanggar konstitusi hukum kita," ujar Ketua DPR Bambang Soesatyo.
Masalah RKHUP Disebut Tidak Hanya Soal Delik Korupsi
Hukum
Kamis, 5 Juli 2018

Masalah RKHUP Disebut Tidak Hanya Soal Delik Korupsi

Pemerintah dan DPR dinilai perlu membahas kembali persoalan-persoalan dalam RKUHP dengan melibatkan lebih banyak pemangku kepentingan.
Tanggapan DPR Usai Target RKUHP Disahkan 17 Agustus Batal
Hukum
Rabu, 4 Juli 2018

Tanggapan DPR Usai Target RKUHP Disahkan 17 Agustus Batal

Anggota DPR RI Arsul Sani tidak mempermasalahkan keputusan pemerintah membatalkan target pengesahan RKUHP pada 17 Agustus 2018.
Nasdem Dukung Hak Angket Pelantikan Iriawan dengan Catatan
Politik
Selasa, 19 Jun 2018

Nasdem Dukung Hak Angket Pelantikan Iriawan dengan Catatan

Fraksi Partai Nasdem setuju menggunakan hak angket atas pengangkatan perwira Polri aktif, Komjen Pol Iriawal sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat (Jabar).
DPR Pertanyakan Mundurnya Yudi Latif sebagai Kepala BPIP
Politik
Jumat, 8 Jun 2018

DPR Pertanyakan Mundurnya Yudi Latif sebagai Kepala BPIP

"Mundurnya Yudi Latif di saat BPIP menjadi sorotan terkait gaji dan hak keuangan Dewan Pengarah BPIP sempat menjadi polemik dan perbincangan publik," kata Taufik.
Wiranto akan Gelar Rapat Terbatas Bahas Pasal Tipikor RKUHP
Hukum
Rabu, 6 Jun 2018

Wiranto akan Gelar Rapat Terbatas Bahas Pasal Tipikor RKUHP

Menurut Wiranto, salah satu poin pertemuan adalah untuk membahas tindak pidana korupsi di dalam RKUHP yang selama ini menjadi perbincangan di masyarakat.
Tunggu Hasil Kajian RKUHP, Jokowi Tegaskan Komitmen Dukung KPK
Politik
Rabu, 6 Jun 2018

Tunggu Hasil Kajian RKUHP, Jokowi Tegaskan Komitmen Dukung KPK

Intinya kita tetap harus memperkuat KPK. Sudah intinya ke sana. Tapi poin-poinnya secara detail saya belum bisa saya sampaikan karena memang baru kemarin saya terima," kata Jokowi.
KPK: Jokowi Seharusnya Dorong Keluarkan Delik Korupsi dari RUU KUHP
Politik
Kamis, 31 Mei 2018

KPK: Jokowi Seharusnya Dorong Keluarkan Delik Korupsi dari RUU KUHP

Menurut KPK, sikap Presiden seharusnya memberikan sikap yang tegas untuk mengeluarkan delik korupsi dari RUU KUHP itu.
Ketua DPR: RUU KUHP akan Jadi Kado Kemerdekaan Indonesia
Hukum
Rabu, 30 Mei 2018

Ketua DPR: RUU KUHP akan Jadi Kado Kemerdekaan Indonesia

"Sehingga momentum 17 Agustus besok itu adalah bahwa kita punya UU KUHP sendiri tidak lagi pakai UU pidana kolonial," kata Bamsoet.
Debat Alot Definisi Sebelum RUU Terorisme Disahkan DPR
Politik
Jumat, 25 Mei 2018

Debat Alot Definisi Sebelum RUU Terorisme Disahkan DPR

Pansus akhirnya menyepakati RUU Terorisme yang sudah dibahas sejak lama. Mufakat itu tak lepas dari perubahan sikap 3 fraksi.
Rapat RUU Terorisme Makin Alot, Pemerintah Usul Definisi Alternatif
Hukum
Rabu, 23 Mei 2018

Rapat RUU Terorisme Makin Alot, Pemerintah Usul Definisi Alternatif

Rapat pembahasan RUU Terorisme berjalan alot karena terjadi perdebatan antara pemerintah dan DPR
Pansus RUU Terorisme Harap Kesepakatan Definisi di Rapat Hari Ini
Hukum
Rabu, 23 Mei 2018

Pansus RUU Terorisme Harap Kesepakatan Definisi di Rapat Hari Ini

Pansus berharap, pemerintah dapat bersepakat dengan usulan DPR agar definisi terorisme ditambah dengan motif ideologi, politik dan keamanan negara.
Bamsoet: DPR dan Pemerintah Sudah Sepakat Soal Definisi Terorisme
Hukum
Selasa, 22 Mei 2018

Bamsoet: DPR dan Pemerintah Sudah Sepakat Soal Definisi Terorisme

Pemerintah akan kembali melakukan pembahasan dengan DPR pada besok Rabu (23/5/2018).
Bamsoet Lantik Indra Iskandar Sebagai Sekjen DPR RI Hari Ini
Politik
Selasa, 22 Mei 2018

Bamsoet Lantik Indra Iskandar Sebagai Sekjen DPR RI Hari Ini

Bamsoet mengatakan, posisi Sekjen DPR sangat penting dan strategis di tengah meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kinerja DPR RI.
Ketua DPR Serahkan Wacana Perubahan BNPT Jadi Komisi kepada Pansus
Hukum
Selasa, 22 Mei 2018

Ketua DPR Serahkan Wacana Perubahan BNPT Jadi Komisi kepada Pansus

Usulan perubahan BNPT menjadi Komisi Nasional Penanggulangan Terorisme disampaikan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah.