Masuk tirto.idIndeks Dpr Ri
Wakil Ketua Komisi III Sebut 82 Anggota DPR RI Main Judi Online
Pangeran meminta MKD untuk ikut berperan aktif dalam proses penegakan hukum di internal DPR RI.
Demokrat: Ada Sejumlah Pasal di UUD 1945 Perlu Disempurnakan
Rencana perubahan kelima UUD 1945 diklaim untuk penyempurnaan.
DPR Masih Tunggu Surpres agar Bisa Bahas RUU TNI & RUU Polri
Setelah ada surpres, DPR bersama pemerintah akan melakukan pembahasan RUU TNI dan RUU Polri.
DPR Jamin UU KIA Tak Berpotensi Diskriminasi Perempuan
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka mengakui adanya perdebatan saat akan menyepakati waktu cuti melahirkan.
DPR Sahkan RUU KIA Jadi UU, Ibu Cuti Melahirkan Jadi 6 Bulan
UU KIA juga merumuskan tanggung jawab ibu, ayah, dan keluarga pada fase seribu hari pertama kehidupan.
Menyoal Kewenangan Polisi di Dunia Siber dalam Revisi UU Polri
Wahyudi mengingatkan UU Polri semestinya mengatur masalah kelembagaan, bukan penindakan.
Soal Tapera, Serikat Pekerja: DPR Evaluasi Selaku Pembuat UU
Anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad mengakui Program Tapera ini kurang disosialisasikan dengan baik oleh pemerintah melalui PP tersebut.
Polemik Tapera, Herman Khaeron: DPR Tak Akan Tutup Mata
Anggota Komisi VI DPR, Herman Khaeron, memastikan DPR akan mendengarkan respons masyarakat terkait Tapera.
Wacana Defisit APBN 0% Jangan Sampai Tumbalkan Hak Rakyat
Piter sebut pemerintah tidak bisa mendadak membuat penerimaan negara melonjak tinggi.
Pandangan Fraksi soal RAPBN 2025, Pemerintah akan Jawab 4 Juni
Pandangan fraksi-fraksi terhadap RAPBN 2025 akan dijawab oleh pemerintah pada 4 Juni 2024.
Polisi Kerahkan Personel Amankan Demo UU Penyiaran di Depan DPR
Susatyo mengatakan jumlah massa yang dilaporkan dalam demo tersebut sekitar 200 orang.
Menilik Revisi UU Polri Berikan Wewenang Penyadapan ke Polisi
UU Polri seharusnya mengatur masalah kelembagaan saja, bukan masalah kewenangan kepolisian seperti penyadapan.
Awasi Revisi UU di Akhir Jabatan DPR: Jangan Korbankan Rakyat
Jika DPR terseret kepentingan elite, bakal merugikan jalannya lembaga legislatif sendiri dan tentu berdampak besar bagi rakyat.
Deretan Revisi UU Menyulut Kontroversi, DPR Tengah Menabur Angin
Aksi DPR RI periode 2019-2024 yang merevisi sejumlah undang-undang yang kemudian menyulut kemarahan publik pada akhirnya akan melemahkan demokrasi.
Wakil Ketua DPR Bantah Revisi UU MK Dibahas secara Diam-Diam
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mengatakan bahwa revisi UU MK telah berproses sejak awal tahun lalu dan sempat terhenti karena situasi pemilu.
Dalih Pimpinan DPR soal Masa Pensiun Polisi di Revisi UU Polri
Dasco sebut rencana revisi UU Polri muncul usai DPR merevisi UU Kejaksaan perihal usia pensiun dan usia jabatan fungsional.
PDIP Khawatir RUU MK akan Depak Hakim Tak Sejalan sama Penguasa
Djarot sebut pembahasan RUU MK sebagai upaya mendepak para hakim konstitusi yang tak sejalan dengan penguasa.
Siapa Anggota DPR RI PDIP yang Minta Money Politics Dilegalkan?
Anggota DPR RI asal PDIP meminta money politics dilegalkan di Indonesia. Siapa dia? Apa alasannya? Simak profil dan penjelasannya.
Akal-akalan Revisi UU MK, Upaya Menyingkirkan Hakim Konstitusi?
Revisi UU MK kali ini dinilai sebagai upaya menjaga kepentingan politik dengan menendang hakim konstitusi yang tidak sejalan.
Mahfud MD Mengaku Tolak Revisi UU MK saat Jadi Menko Polhukam
Mahfud MD menolak revisi UU MK karena pembahasan akan dilakukan pemerintah & DPR RI jelang Pemilu 2024.
