Indeks Dpr Ri

Puan Maharani merupakan calon tunggal dari PDIP yang bakal mengisi kursi Ketua DPR.

Lucius mengatakan, posisi Ketua DPR RI akan menjadi sebuah tanggung jawab yang besar bagi Puan Maharani.

Seandainya Puan Maharani benar-benar menjadi Ketua DPR, kata Imin, maka ia akan menjadi perempuan pertama yang menjadi Ketua DPR RI.

Formappi menyayangkan perpanjangan masa pembahasan 37 RUU, yang masuk Prolegnas Prioritas, pada masa sidang III dan IV tahun 2018-2019.

Menurut Ahmad, Puan juga mendapat perolehan suara tertinggi di antara kader PDI-P. Di dapil Jawa Tengah V, Puan berhasil mendapat perolehan 420 ribu suara.

Hasto memperkirakan PDIP akan mendapat kursi Ketua DPR RI. 

Peneliti Perludem Fadli Ramadhanil menilai reformasi partai politik harus menjadi agenda prioritas DPR periode 2019-2024.

Komisi II DPR menilai, pemindahan ibu kota harus disertai dengan perencanaan yang matang agar tidak hanya sekadar memindahkan saja.

Hidayat Nur Wahid memprediksi PKS akan mendapat kurang lebih 61 kursi di DPR RI untuk periode 2019-2024 mendatang.

"Menurut kami tidak akan ada perubahan kecuali ada pertobatan di antara para anggota dewan untuk mengaku dosa dan meminta ampun," kata Djadjiono.

Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini menilai pemilu serentak sebaiknya dibagi menjadi dua, yaitu nasional dan daerah dengan jeda 30 bulan atau 2,5 tahun.

Paceklik produksi Undang-Undang, masa jabatan penuh drama dan kontroversi, anggota yang terjerat korupsi hingga dugaan pemborosan anggaran, DPR periode 2014-2019 menjadi yang terburuk sepanjang sejarah Reformasi.

Ada sedikitnya 14 RUU hasil kurasi Tirto yang dinilai penting tapi nyaris tak disentuh DPR periode 2014-2019.

Selain malas “mencetak” undang-undang, DPR periode ini masih mengirimkan orang-orangnya jadi tersangka korupsi.

Hanya untuk membuat undang-undang, DPR 2014-2019 menghabiskan Rp1,62 triliun atau sekitar Rp323,4 miliar/tahun, menurut ICW.

Anggota DPR fraksi PDIP dan Partai Gerindra mengakui sulitnya merealisasikan penghapusan hukuman mati.

Pahala menilai, kepatuhan laporan LHKPN ini merupakan salah satu indikator kejujuran dari penyelenggara negara.

Fahri menilai seharusnya PSI fokus pada kampanye legislatif 2019, karena menurut Fahri, PSI belum memiliki pemahaman apa itu DPR RI, apa itu legislatif, hingga apa itu legislasi.

Daniel mengatakan bahwa PSI merupakan sekelompok orang yang prihatin dan siap masuk ke DPR untuk menjaga akuntabilitas dan keterbukaan lembaga.

DPR RI mengesahkan RUU tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Kamis (28/3/2019).