Indeks Dpr Ri

Salah satu pihak yang paling membikin JALA PRT kecewa adalah Fraksi PDIP karena sebagai salah satu pengusul RUU PPRT di DPR RI.

Ketum BMI Farkhan Evendi menilai tindakan pemerintah dan DPR yang mengesahkan Omnibus Law merupakan bentuk pengabaian nasib rakyat.

Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin memaklumi masyarakat memiliki hak untuk tak lagi memilih wakil rakyat yang mendukung UU Cipta Kerja.

Demokrat walk out dari rapat paripurna pengesahan RUU Omnibus Law Cipta Kerja karena ditolak menyampaikan pandangan fraksi.

PKS & Demokrat dianggap menyetujui pembahasan isi Omnibus Law RUU Cipta Kerja meski di akhir pembahasan menolak untuk disahkan.

Sebanyak 257 anggota DPR RI bolos dalam rapat paripurna pengesahan Omnibus Law RUU Cipta Kerja.

Hanya Partai Demokrat dan PKS yang menolak RUU Cipta Kerja dilanjutkan pengesahannya dalam rapat paripurna DPR RI. Sedangkan DPD RI dan pemerintah setuju.

DPR RI mengesahkan APBN 2021 dengan perkiraan hutang Rp1.006,38 triliun yang ditutup dari pembiayaan utang.

Tahun depan pemerintah memberlakukan meterai tunggal dengan tarif Rp10.000.

Berbagai pasal dalam RUU POM sudah dijabarkan dalam UU lain seperti tentang Kesehatan dan Narkotika.

Ada perbaikan instalasi listrik di Gedung DPR RI membuat pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja dilakukan di hotel.

Jaksa Agung ST Burhanuddin klaim tak pernah berkomunikasi dengan penyidik yang menangani perkara jaksa Pinangki Sirna Malasari.

Kegiatan pilkada dinilai akan banyak kerumunan yang berpotensi menimbulkan penularan Covid-19, salah satunya adalah konser musik yang masih diperbolehkan.

Dari total 575 anggota DPR RI hanya 293 yang hadir. 43 anggota hadir secara fisik dan 250 hadir secara virtual.

Masih belum sehat usai dinyatakan positif COVID-19, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo belum bisa hadir pada rapat kerja dengan Komisi IV DPR.

Wakapolri Gatot Edy menganggap preman sebagai pemimpin komunitas di masyarakat yang bisa diajak menyadarkan warga patuh pada protokol kesehatan COVID-19.

Fraksi PKS menjadikan peristiwa penusukan Ali Jaber sebagai momentum segera menyelesaikan pembahasan RUU Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama.

Anggota Komisi III DPR RI Didik Mukrianto meminta Polri harus mengedepankan akal sehat, tetap objektif, dan terukur dalam bertindak.

Omnibus Law Cipta Kerja dianggap berpotensi membuat Indonesia menjadi pasar bebas pendidikan.

Kebijakan diambil terkait diberlakukannya kembali PSBB pada 14 September 2020.