Indeks Dpr Ri

Anggaran Rp50 M Badan Haji & Umrah Hilang, DPR: Dicopet Siapa?
DPR menilai, uang Rp50 miliar itu berasal dari pos Kemenag berkaitan kewenangan haji yang dipindah ke BP Haji, tetapi malah tidak masuk Badan Haji.

DPR: Larangan Pengecer Jual LPG 3 Kg Picu Publik Panic Buying
Komisi XII DPR RI selaku mitra Kementerian ESDM mengaku belum menerima konsultasi dari DPR tentang rencana pelarangan pengecer menjual LPG gas 3 kg.

Erick Thohir Bakal Jadi Ex Officio Danantara usai Revisi UU BUMN
Herman mengatakan, BPI Danantara dan Kementerian BUMN akan memiliki fokus kerja berbeda usai revisi UU BUMN berlaku.

Dasco: DPR Bisa Usul Berhentikan Pejabat Hasil Fit & Proper Test
Dalam revisi tata tertib DPR, DPR bisa mengajukan evaluasi & pemberhentian bila pejabat yang lolos fit and proper test dinilai tidak layak saat bertugas.

1.394 Personel akan Cegah Massa Demo Honorer Masuk Gedung DPR
Para personel pengamanan telah diperintahkan selalu bertindak persuasif, tidak memprovokasi, dan terprovokasi saat menjaga demo honorer di Gedung DPR.

DPR & Pemerintah Sepakat RUU BUMN Dibawa ke Paripurna
Komisi VI DPR RI dan pemerintah menyepakati RUU Nomor 18 tahun 2003 tentang BUMN dibawa ke rapat paripurna untuk menjadi undang-undang.

PDIP Dorong Pejabat ATR Terlibat Kasus Pagar Laut Diproses Hukum
Deddy menilai, sanksi berat pencopotan 6 pejabat ATR/BPN tidak cukup untuk menyelesaikan masalah pagar laut di Tangerang, Banten.

Bahlil Anggap Kampus Kelola Tambang Niat Baik Pemerintah
Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, memandang wacana pemberian izin usaha tambang ke perguruan tinggi, niat baik pemerintah.

DPR Panggil Nusron Wahid Bahas soal SHGB Pagar Laut Tangerang
DPR RI meminta Nusron Wahid menyelesaikan 48 ribu kasus mafia tanah di Indonesia dan soal pemagaran laut di perairan Tangerang, Banten.

Waka DPR Minta Pemerintah Bereskan Masalah PMI Unprocedural
Hal itu menjadi sorotan usai terjadinya insiden penembakan PMI oleh otoritas Malaysia di perairan Tanjung Rhu.

Firman Soebagyo Lepas Pin DPR karena Kecewa Kinerja KKP
Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Soebagyo, menilai kinerja Menteri Kelautan dan Perikanan lambat dalam menghadapi masalah pagar laut.

Revisi UU Minerba: Tabiat Berulang DPR Mengabaikan Suara Publik
DPR membahas revisi UU Minerba saat masa reses, padahal regulasi ini tidak masuk dalam Prolegnas 2025. Ada apa?

DPR Pertanyakan Independensi Ormas usai Diberi Konsesi Tambang
Saleh menyinggung sejumlahpemberitaan bahwa ormas dan perguruan tinggi tidak lagi kritis karena disogok dengan terima konsesi tambang dari pemerintah.

Komisi III DPR Akan Revisi KUHAP, Target Berlaku 1 Januari 2026
Habiburokhman menginginkan, isi revisi KUHAP akan membawa semangat yang sama seperti revisi KUHP pada 2022 lalu.

DPR Akan Panggil Menteri Trenggono, Bahas soal Pagar Laut Banten
Pemanggilan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, akan dilakukan Komisi IV DPR usai masa reses.

Surya Paloh Bertemu Dasco, Bicara 100 Hari Kerja Prabowo-Gibran
Surya Paloh beranggapan penilaian kinerja pemerintahan tidak bisa dilihat dari 100 hari kerja melainkan setidaknya 1 tahun.

Polemik Pagar Laut Bekasi: DKP Jabar Ditegur, Swasta Kena Sanksi
PT TRPN berencana melaporkan KKP ke DPR karena telah menyegel pagar laut Bekasi. Padahal proyek itu hasil kerja sama dengan DKP Jawa Barat.

Uya Kuya Ditegur Korban Kebakaran Los Angeles saat Bikin Konten
Uya Kuya bisa memahami perasaan pemilik properti yang terdampak kebakaran di Los Angeles. Ia juga sudah memberi penjelasan terkait aktivitas konten itu.

PKS: Gencatan Senjata Israel-Hamas Kabar Baik untuk Warga Dunia
Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta, mengatakan kesepakatan gencatan senjata antara Israel dengan Hamas, menjadi kabar baik bagi masyarakat di seluruh dunia.

DPR Minta Rencana Pembangunan Sekolah Rakyat Tak Sekadar Wacana
Hetifah meminta ada kajian menyeluruh sebelum rencana sekolah rakyat yang digagas Presiden Prabowo dilaksanakan agar tidak sebatas wacana.
Masuk tirto.id







