Indeks Dpr

DPR dan pemerintah menyepakati biaya pelunasan haji 2027 rata-rata Rp23,25 juta per jemaah setelah mendapat subsidi pemerintah Rp3 juta.

DPR menargetkan RUU Perampasan Aset rampung paling lambat 15 Desember 2026 setelah pembahasan DIM dimulai 10 November.

Komjen Pol Suyudi Ario Seto disetujui secara aklamasi oleh DPR RI sebagai calon Kapolri baru. Kepala BNN tersebut lolos dalam fit and proper test.

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, dorong upaya maksimal untuk mencari para jurnalis yang hilang kontak saat meliput Gunung Anak Krakatau.

Sarjito ditetapkan sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis (BMKS) Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Simak profilnya.

DPR targetkan RUU Perampasan Aset disahkan paling lambat 15 Desember 2026. Pimpinan DPR menyatakan siap mundur jika target penyelesaian itu tidak tercapai.

Presiden Prabowo memaparkan capaian 21 bulan pemerintahannya, termasuk swasembada pangan dan energi, MBG, pendidikan, kesehatan, hingga perlindungan sosial.

Putusan MK 128/2026 paksa parpol seriusi keterwakilan gender. Caleg perempuan kini bukan lagi sekadar pemenuh syarat administrasi.

TB Hasanuddin menegaskan, insiden yang merenggut nyawa peserta harus menjadi momentum perbaikan desain pendidikan bagi calon manajer Kopdes.

Dalam aksi tersebut, mahasiswa mengusung Tritura atau Tiga Tuntutan Rakyat.

Langkah ini dinilai dapat membantu menjaga keberlanjutan fiskal sekaligus meningkatkan efisiensi pembiayaan negara.

DPR dan Komisi XI mengebut finalisasi UU P2SK sebelum paripurna guna harmonisasi regulasi keuangan, BUMN, dan Danantara demi stabilitas ekonomi.

Dasco mengapresiasi langkah pemerintah yang mengevaluasi pimpinan BGN setelah mendengar aspirasi masyarakat, penerima manfaat, hingga saran DPR.

Langkah itu dinilai penting untuk mempercepat penyediaan hunian layak sekaligus menekan backlog perumahan nasional yang masih tinggi.

Seluruh transaksi dagang ekspor-impor antara pembeli di luar negeri dan penjual di dalam negeri akan sepenuhnya dilakukan melalui BUMN per 1 September.

Pengaturan melalui jalur pendidikan informal dinilai akan membuka ruang pengawasan yang lebih jelas terhadap lembaga penitipan anak.

Esti menilai penanganan kasus harus diikuti intervensi hukum dengan penerapan UU TPKS untuk menimbulkan efek jera bagi para pelaku.

Ribuan personel gabungan yang terlibat pengamanan aksi unjuk rasa yang digelar DPP FSPMI itu berasal dari polda, polres dan polsek jajaran.

Hinca Panjaitan mengatakan kerahasiaan Surat Tanda Terima Laporan bagi pihak terlapor pada tahap awal krusial untuk menjaga integritas perkara.

Pakar meminta DPR untuk meninjau kembali dan berhati-hati dengan diksi "perampasan" dalam RUU Perampasan Aset.