Indeks Ditjen Bea Cukai

Para tersangka dari penyelenggara negara untuk kasus dugaan korupsi Direktorat Jenderal Bea & Cukai segera disidangkan. KPK siap melakukan penuntutan.

KPK menantikan laporan dari Jaksa Penuntut Umum sebelum memangil Dirjen Bea dan Cukai, Djaka Budhi Utama, dalam dugaan kasus korupsi di instansinya.

Sindikat produsen pita cukai yang diduga palsu ini mengakibatkan potensi kerugian keuangan negara sekitar Rp570 miliar.

Prabowo menekankan pentingnya langkah berani untuk membersihkan birokrasi dari segala bentuk korupsi dan penyalahgunaan wewenang.

KPK mengimbau masyarakat selalu waspada pada pihak tak bertanggung jawab yang mengaku sebagai pegawai KPK.

Selain Haji Her, pengusaha rokok lain diperiksa terkait korupsi di Bea dan Cukai yaitu Liem Eng Hwie, H Rakhmawan, Benny Tan, dan Martinus Suparman.

Salisa juga diminta untuk mengungkapkan perusahaan mana saja yang diduga memberikan sejumlah uang kepada para pihak di DJBC terkait pita cukai rokok.

Purbaya mengklaim anggaran untuk penerimaan CPNS 2026 telah dialokasikan kementeriannya.

Penyelidikan KPK tidak hanya berfokus pada satu pihak, tetapi juga meluas untuk memeriksa alur dan aktor lainnya dalam kasus suap Ditjen Bea Cukai.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan praktik ini juga berpotensi menurunkan penerimaan negara.

Tidak melakukan penggeledahan, tim KPK juga tengah memeriksa pejabat Ditjen Bea Cukai.

Sepanjang 2025, DJBC tengah memproses hukuman bagi 33 pegawai terkait kasus penipuan (fraud) dan pelanggaran disiplin berat.

Situs web DJBC yang telah dirombak total kini menampilkan antarmuka yang lebih modern, ringan, dan responsif.

Menurut Anang, dalam kasus dugaan korupsi POME ini juga masih dilakukan penghitungan kerugian negara.

Berbagai pekerjaan rumah menanti Letjen Djaka yang dipilih Presiden memimpin DJBC. Masalah fiskal dan kompleksitas teknokratis jadi tantangan utama.

Djaka Budhi belum pernah bekerja atau memiliki posisi strategis di kementerian/lembaga (K/L) yang berhubungan dengan sektor keuangan.

Pihak DJBC Kemenkeu memastikan telah berkoordinasi secara berkala terkait mekanisme perdagangan AS-Indonesia, terutama penguatan pelayanan kepabeanan.

DJBC mencatat, jutaan batang rokok tersebut berasal dari penindakan di 157 kasus dengan total nilai barang Rp9,6 miliar selama Oktober-November 2024.

KPK kembali mengusut kasus dugaan korupsi pengadaan 16 unit kapal patroli cepat di Ditjen Bea Cukai pada tahun anggaran 2013-2015.

Ronny menilai persoalan utama bea cukai ini muncul karena ketidakpercayaan publik kepada instansi tersebut.