Indeks Densus Tipikor

Setya Novanto menyerahkan keputusan soal pembentukan Densus Tipikor ke Pemerintah terkait beda pendapat anatar Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla.

Komisi III tidak hanya setuju dengan anggaran yang diajukan Kapolri untuk pembentukan Densus Tipikor, namun juga akan memperkuat kewenangan yang dimiliki.

Pelemahan kredibilitas KPK berlangsung sistematis, dari mempertanyakan kewenangan penyadapan hingga mencampuri urusan internal penyidik.

Dua fraksi pendukung pemerintah mendukung pembentukan Densus Tipikor oleh Mabes Polri.

Polri tetap pada keputusan untuk melanjutkan pembentukan Densus Tipikor kendati Wapres JK menolak rencana tersebut. Rencana ini akan diputuskan pada saat Ratas antara Polri dan Presiden Joko Widodo.

Polri mendapat undangan rapat terbatas dari Presiden Jokowi terkait pembentukan Densus Tipikor.

Fahri menilai pernyataan JK yang cenderung beda sikap dengan Presiden Jokowi mencerminkan tidak beresnya sistem di lembaga eksekutif.

Pemerintah belum satu suara terkait rencana pembentukan Densus Tipikor oleh Polri. Akankah Ratas menyelesaikan persoalan itu?

Komisi III DPR RI optimistis pemerintah mendukung pembentukan Densus Tipikor meski membutuhkan dana dalam jumlah besar.

Misbakhun menyatakan bahwa Kapolri tidak mau menggunakan istilah OTT karena memang tidak pernah ada dalam hukum acara pidana

Sejumlah fraksi mendukung pembentukan Densus Tipikor Polri. Bagaimana nasib KPK?

JK menilai tidak perlu lagi membentuk Densus Tipikor, melainkan cukup memaksimalkan kerja KPK, Kepolisian dan Kejaksaan.

Gerindra berharap KPK haruslah tetap ada di Indonesia dan menjadi lembaga resmi dalam bidang pencegahan kasus korupsi, meski apabila nanti Densus Tipikor bekerja secara efektif.

Jaksa Agung HM. Parsetyo menilai belum ada kebutuhan mendesak untuk menempatkan tim jaksa khusus dalam satu gedung dengan Densus Tipikor Polri.

Prasetyo berharap keberadaan Densus Tipikor bisa menggalakkan pemberantasan korupsi di Indonesia.

Alasan Kejagung menolak jaksa terlibat di Densus Tipikor karena tidak ada undang-undang atau hukum resmi yang mengatur keterlibatan instansi tersebut ke lembaga bentukan Polri tersebut.

Wakil Ketua KPK mengapresiasi rencana pembentukan Densus Tipikor yang dinilai dapat membantu lembaga antirasuah itu menangani kasus korupsi.

KPK yakin tidak ada risiko "overlap" dengan Densus Tipikor nantinya dalam menangani perkara korupsi.

Baik Polri maupun KPK menilai pembentukan Densus Tipikor tidak akan memicu tumpang tindih tugas maupun perebutan penanganan kasus korupsi di antara dua lembaga penegak hukum tersebut.

Meski menyambut baik, Prasetyo menolak jika anggota kejaksaan harus satu atap dengan Densus Tipikor.