Indeks Densus Tipikor

Polri akhirnya melunak setelah pemerintah menyatakan secara resmi menunda pembentukan Densus Tipikor.

Anggaran pembentukan Densus Tipikor bisa mencapai triliunan rupiah, mencakup Satgas Daerah beserta perkantorannya.

Pemerintah akhirnya menunda pembentukan Densus Tipikor. Presiden Joko Widodo berpesan agar rencana tersebut dikaji lebih dalam.

Sebagian anggota Komisi III DPR RI setuju dengan keputusan pemerintah menunda rencana pembentukan Densus Tipikor.

Menkumham Yasonna Laoly memberikan tanggapan dingin soal keputusan Rapat Terbatas yang dipimpin Presiden Jokowi soal penundaan rencana pembentukan Densus Tipikor.

Menurut Basaria, pembentukan Densus Tipikor justru akan membuat tugas KPK semakin ringan dalam memberantas korupsi.

Agus menyatakan bahwa Jokowi tetap mendukung KPK sebagai lembaga pemberantas korupsi.

Alasan penundaan terutama terkait dengan anggaran dan pengaturan struktur kelembagaan dan kepegawaian Densus Tipikor tersebut.

Menurut Busyro Muqoddas banyaknya kasus "rekening gendut" yang melibatkan anggota Polri patut menjadi bahan pertimbangan pembentukan Densus Tipikor itu.

Kompolnas menilai pembentukan Densus sudah dilakukan berdasarkan analisa posisi dalam konteks lingkungan organisasi Polri dalam pemberantasan dan pencegahan korupsi.

Jaksa Agung HM Parsetyo menegaskan Kejaksaan Agung akan tetap menolak usulan untuk menempatkan anggotanya satu atap bareng Densus Tipikor. Hal ini, untuk menjaga fungsi kontrol jaksa dalam penilaian kelengkapan berkas perkara.

Mabes Polri mulai melunak terkait rencana pembentukan Densus Tipikor. Ada apa?

Setyo menegaskan bahwa Polri akan taat pada keputusan pemerintah jika tidak mendukung pembentukan Densus.

Abraham Samad justru mendorong agar Polri memperkuat kerja sama dengan KPK dan Kejaksaan lewat program supervisi KPK daripada membentuk unit khusus baru.

Densus Tipikor Versus KPK.

Masukan JK dinilai sangat mungkin menjadi pertimbangan Presiden Jokowi untuk tidak menyetujui pembentukan Densus Tipikor Polri.

Wacana pembentukan Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi (Densus Tipikor) Polri rawan politisasi karena konteksnya berbeda dengan pembentukan KPK.

Rencana pembentukan Densus Tipikor ini dinilai sesuai dengan program Nawacita, yaitu poin keempat tentang penegakan hukum.

Penggiat anti-korupsi menilai pembentukan Densus Tipikor berpretensi melemahkan lembaga KPK dalam memberantas korupsi.

Pelemahan kredibilitas KPK berlangsung sistematis, dari mempertanyakan kewenangan penyadapan hingga mencampuri urusan internal penyidik.