Polri Bersikukuh Melanjutkan Rencana Pembentukan Densus Tipikor

Polri bersikukuh melanjutkan rencana pembentukan Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi (Densus Tipikor) meski tidak mendapatkan restu dari Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Setyo Wasisto menyampaikan, rencana itu tak akan akan terpengaruh dengan ucapan Jusuf Kalla dan tetap dibahas dalam rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo. "Nggak apa-apa, kami tetap lanjut," kata Setyo ketika dikonfirmasi pada Rabu, (18/10/2017).

Kendati demikian, Setyo mengatakan bahwa pihaknya tidak mau terburu-buru dalam menyimpulkan apakah rencana itu disetujui Presiden atau tidak. Ia hanya menyampaikan dalam rapat terbatas antara Polri dan Presiden Jokowi, masalah rencana Densus Tipikor akan dibahas lebih lanjut.

"Ya kita lihat, kan masih dikumpulkan (lembaga terkait Densus Tipikor), Pak Presiden juga ya," terang Setyo.

Sebelumnya Jusuf Kalla sempat menyatakan bahwa pembentukan Densus Tipikor ini masih belum dibutuhkan. Politisi Partai Golkar ini berpendapat bahwa penegakan Tipikor oleh KPK selama ini sudah baik dan tidak perlu lembaga lain untuk menambah kinerja tersebut.

"Tidak berarti perlu ada tim baru untuk melakukan itu (pemberantasan korupsi), tim yang sekarang juga bisa," kata Wapres JK di Kantor Wakil Presiden, Selasa (17/10).

Presiden Jokowi belum secara langsung menanggapi pernyataan Wapres JK terkait perkara rencana pembentukan Densus Tipikor.

Namun Juru Bicara Wakil Presiden, Husain Abdullah dalam pernyataan pers pada Rabu (18/10) menyatakan tidak ada perbedaan pendapat antara Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. "Tidak ada perbedaan antara presiden dan wakil presiden, karena belum ada keputusan final tentang pembentukan Densus Tipikor," kata Husain seperti dikabarkan Antara.

Ia mengatakan, pandangan atau sikap JK dalam kapasitas sebagai wakil presiden, tentu akan jadi pertimbangan bagi Presiden Jokowi dalam mengambil keputusan. Keduanya juga pasti akan bertemu mendiskusikan masalah itu.

"Tetapi itulah sikap Pak JK menilai bahwa Densus Tipikor tidak perlu. Karena sejauh ini toch Polri sudah melaksanakan fungsi itu, apalagi sudah ada KPK. Berilah kesempatan kepada KPK," kata dia.

Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly juga menilai polemik pembentukan Densus Tipikor ini lebih disebabkan oleh belum digelarnya ratas.

“Kan belum dibawa di Ratas, kan saya katakan juga ini pembentukan Densus kan tentunya lembaga baru tentu juga harus dibicarakan [dengan] Menpan RB,” kata Yasona, di kompleks parlemen, Rabu (18/10/2017).

Lebih lanjut, Yasonna sendiri tidak tahu bagaimana komunikasi dan kesepahaman yang terjadi antara Joko Widodo dan Jusuf Kalla soal pembentukan Densus Tipikor. Yasona tidak bisa memastikan apakah pendapat Jusuf Kalla ini sudah dibicarakan dengan Presiden Jokowi atau belum.

"Kalau dengan Presiden saya tidak tahu, tetapi seingat saya belum ada ratas saja, ini kan Pak JK belum berikan statement apakah sudah bicara dengan Presiden atau belum saya nggak tahu. Itu bos-bos lah yang tahu, tetapi saya kira lebih penting koordinasi lah integrasi,” kata Yasona.

Baca juga artikel terkait DENSUS TIPIKOR atau tulisan lainnya dari Felix Nathaniel