Indeks Current Issue

Demi Kualitas Udara DKI: Ganjil Genap Perlu Diterapkan Bagi Motor?
KPBB menyebut emisi kendaraan roda dua sebagai penyumbang polusi udara terbesar tidak bisa diabaikan begitu saja. Namun, perlukan program ganjil genap diterapkan bagi motor?

Rusuh di Papua Barat karena Rasisme, Bukan yang Lain
Polisi menyebut kerusuhan di Papua dipicu provokasi konten media sosial, padahal ulah rasisme itu memang nyata, sampai Gubernur Jawa Timur meminta maaf.

Sejarah Pepera 1969: Upaya Lancung RI Merebut Papua?
Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) 1969 menandai titik baru dalam sejarah Papua.
Sejarah Kemerdekaan Papua Barat dari Belanda & Gabung NKRI
Persoalan Papua Barat kerap menjadi isu sensitif dalam sejarah Indonesia sejak keputusan KMB pada akhir 1949.

Duduk Perkara Penyerangan Polisi di Polsek Wonokromo, Surabaya
Karopenmas Mabes Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo menyatakan Imam Mustofa yang menyerang petugas di Polsek Wonokromo merupakan terduga teroris.

Alasan Kenapa QR Code yang Diatur BI Dinilai Memberatkan UMKM
Ketua Asosiasi UMKM Indonesia, Ikhsan Ingratubun menilai, penerapan tarif sebesar 0,7 persen untuk penggunaan QR Code bagi pelaku UMKM justru memberatkan.

Di Balik Serangan City yang Sulit Dibendung Lawan
Manchester City di bawah asuhan Pep punya tiga senjata utama untuk terus menggempur gawang lawan: juego de pociton, half-space, dan umpan silang.

Buntut Rasisme Mahasiswa Papua, Jalan Diblokir, Gedung DPRD Dibakar
Warga Manokwari memblokade jalan dan membakar Gedung DPRD sebagai aksi balasan terhadap pengepungan mahasiswa Papua di Surabaya, pekan lalu.

Mewaspadai Ide Amandemen UUD yang Katanya Cuma Mau Hidupkan GBHN
Tidak ada urgensi GBHN dihidupkan kembali, walhasil ide amandemen UUD 1945 dicurigai sebagai modus mengerdilkan demokrasi dan siasat kendalikan kepala negara.

Kesaksian Penghuni Asrama Papua di Surabaya Soal Perlakuan Aparat
Kentalnya kebencian bernuansa rasis terhadap mahasiswa Papua dianggap sebagai ironi di tengah upaya negara terus menerus mengeksploitasi sumber daya alam (SDA) Papua.

Intimidasi Polisi ke Jurnalis: Ancam Demokrasi & Bentuk Kebodohan
"Perkara polisi intimidasi jurnalis tidak selesai diusut, itu menjadi impunitas pelaku dari polisi," (Koordinator Keselamatan Jurnalis Sasmito Madrim).

Ide Kembalikan GBHN: Enggak Relevan & Cuma Manuver Tekan Presiden
PDI Perjuangan ngotot ingin mengembalikan GBHN, tapi Jokowi justru menolak ide ini.

Buruh Tetap Waspadai Penghapusan Cuti Haid Meski Katanya Hoaks
“Praktiknya kalau teman-teman ambil cuti haid, itu diintimidasi oleh atasan. Jadi pada saat udah ngambil cuti haid nih, besok masuknya udah dapat intimidasi,” kata Ketua Umum Federasi Buruh Lintas Pabrik (FBLP) Jumisih.

Jadwal UTBK akan Dilakukan Sebelum UN: Apa Dampaknya Bagi Siswa?
Wacana Menristekdikti Mohamad Nasir mengubah jadwal UTBK sebelum UN mendapat banyak protes, salah satunya melalui laman change.org.
Sejarah Lomba Panjat Pinang yang Dilarang Wali Kota Langsa, Aceh
Sejarah lomba panjat pinang yang dilarang Wali Kota Langsa sebenarnya juga dikenal di berbagai belahan dunia.

Pidato Jokowi Sebut Jangan Anti-Kritik, tapi Polisi Tangkap Buruh
Direktur LBH Jakarta Arif Maulana menilai tindakan aparat tersebut seolah-olah justru menjadi pengingat bahwa pidato Jokowi hanya retorika semata.

Brasil Belum Pasti Bebas PMK, Kok Pemerintah Mau Impor Daging Sapi?
Pemerintah memutuskan impor daging sapi dari Brasil sebanyak 50 ribu ton. Masalahnya belum ada keputusan final soal apakah daging dari Brasil bebas penyakit mulut dan kuku (PMK).

Manuver Surya Paloh Jelang Pengumuman Kabinet Jokowi-Ma'ruf
Pernyataan Surya Paloh soal Indonesia sudah mengarah ke kapitalis liberal dinilai sebagai manuver politik jelang pengumuman kabinet Jokowi.

Buruh Dibungkam dan Wartawan Diintimidasi Saat Pidato Jokowi
Sejumlah buruh yang akan demo ditangkap dan empat jurnalis diintimidasi saat Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato kenegaraan di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta.

Tak Hanya Jaksa Agung, Menkumham Juga Jangan Berasal dari Parpol
ICW menyarankan posisi Menteri Hukum dan HAM serta Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan sebaiknya tak diisi kader partai politik.
Masuk tirto.id








