Indeks Current Issue

Kiprah politik Imam Nahrawi diawali dari PMII, Garda Bangsa, lalu PKB hingga jadi Menpora sebelum dijerat kasus suap oleh KPK.

KPK meminta Jokowi lebih berhati-hati memilih menteri setelah Imam Nahrawi jadi tersangka. Sementara ahli hukum berharap Jokowi minta saran dulu ke KPK sebelum menunjuk menteri.

Pasal penghinaan presiden dalam KUHP warisan kolonial telah dibatalkan MK. Tapi DPR dan pemerintah membangkitkannya lagi.

Kewenangan KPK menerbitkan SP3 dinilai berpotensi melemahkan pemberantasan korupsi.

Pejabat Jakarta mengeluarkan pernyataan kontroversial atas karhutla di Sumatera dan Kalimantan. Salah satu dari mereka meminta warga sabar saja.

Menteri Perindustrian meminta PPN impor biji kakao menjadi nol persen agar volume impor biji kakao bisa bertambah lebih besar.

Wiranto menyebut udara di lokasi karhutla tidak terlalu parah. Ia lantas diminta warga tinggal lebih lama.

Beberapa kelompok akan mengajukan judicial review terhadap UU KPK yang baru direvisi.

Dewan Pengawas KPK dinilai bisa digunakan sebagai kaki tangan presiden dan DPR untuk mengintervensi komisi antirasuah.

Film "The Santri" yang digarap NU dan Livi Zheng menuai penolakan dari FPI karena dituding liberal.

Imam Nahrawi ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada Rabu (18/9/2019). Bagaimana perannya?

Pada 1997 terjadi kebakaran hutan dan lahan di Riau dan Kalimantan yang disebut-sebut terparah dalam sejarah.

Pemerintah melakukan kampanye #SawitBaik di media sosial untuk menjawab isu negatif dari sawit. Hal ini dikritik para aktivis.

Bagi sebagian kalangan, pertemuan Jokowi dengan 61 'Tokoh Papua' adalah politik pecah belah. Yang diundang tidak merepresentasikan seluruh kelompok kepentingan di Papua.

BIN membentuk forum 61 tokoh Papua tanpa sepengetahuan kepala daerah serta lembaga kultural Papua dan Papua Barat.

Tembakau petani terancam tak terserap di tengah musim panen, kenaikan cukai rokok dituding sebagai penyebab.

Bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta harga minyak dunia yang merangkak naik mengancam bisnis penerbangan nasional

DPR hanya butuh 15 hari untuk merevisi UU KPK, yang, bagi aktivis, adalah upaya sistematis melemahkan pemberantasan korupsi.

Sejarah hidup Fuad Amin yang wafat pada 16 September 2019 mengguratkan dua sisi kontradiktif: kiai yang sangat disegani dan terpidana korupsi.

Sampul Majalah Tempo mesti dibaca sebagai cara media menggambarkan situasi sosial yang berkembang terhadap sikap Jokowi terkait revisi UU KPK.