Indeks Current Issue

Pepsi masuk ke Indonesia melalui perusahaan patungan antara PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk dengan Asahi Group.

RKUHP, RUU PAS, dan UU KPK hasil revisi tampak memiliki substansi berbeda, tapi ia mempunyai benang merah yang sama: memanjakan koruptor.

Sejumlah gerai KFC kini tak lagi mendapat suplai dari Pepsi.

De Bruyne tak mengutuk kegagalan dunia memahami sifat pendiamnya. Yang dia lakukan adalah berekspresi dengan bahasa yang paling dipahaminya: sepakbola.

Orang-orang kecil di Pekanbaru, Riau, tidak punya banyak pilihan saat menghadapi asap dari karhutla.

Tanggal 8 Mei 1998, Jalan Gejayan di Yogyakarta mengguratkan sejarah yang turut mewarnai pergantian rezim di negeri ini.

Minuman ringan merek Pepsi sudah sulit ditemukan di berbagai convenience store lebih kurang selama tiga bulan terakhir.

Tim independen RKUHP penting untuk memperkokoh prinsip-prinsip demokrasi dan menyingkirkan pasal-pasal yang dianggap bermasalah.

Proses akuisisi Freeport yang dikebut sebelum Pilpres berpotensi merugikan negara sebesar Rp1,8 triliun.

RUU Pertanahan banyak memuat pasal karet yang rentan mengkriminalisasi para petani dan aktivis agraria. Sejumlah ketentuan di dalamnya juga bertentangan dengan UU Pokok Agraria.

Dalam beberapa hari terakhir banyak mobil kebut-kebutan di kompleks SUGBK. Kejadian ini menuai protes karena bertentangan dengan fungsi GBK sebagai kawasan terbuka hijau.

Dari anak kecil, remaja hingga orang dewasa turun ke jalan untuk menyuarakan isu lingkungan di depan Istana Negara

Presiden Jokowi diminta mencabut izin perusahaan pembakar hutan.

RKUHP ngawur bisa berdampak buruk terhadap pemberantasan HIV.

Sikap PB PMII dianggap "Alay". Sebab mencoba intervensi proses hukum KPK melalui pengerahan massa.

Sejarah perjalanan karier politik Hanif Dhakiri, yang ditunjuk sebagai Plt Menpora, nyaris mirip dengan Imam Nahrawi yang kini jadi tersangka KPK.

Sejak Januari 2019 lalu, Persija sudah kehilangan tiga pelatih. Satu hengkang ke Bali United, dua lainnya pergi setelah kalah dari klub yang sama.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang berencana membatalkan rencana pengenaan pajak progresif terhadap masyarakat yang memiliki tanah lebih dari satu bidang lantaran ditentang pelaku usaha.

Panja RKUHP berdalih tidak bisa serta merta menghapus hukuman mati karena banyak yang menginginkan dan sebagai jalan tengahnya menerapkan masa percobaan.

Pemerintah pakai argumen HAM saat mendorong penyadapan harus pakai izin. Padahal di satu sisi banyak pekerjaan rumah terkait HAM yang tidak mereka selesaikan.