tirto.id - Sebanyak 230 tersangka perorangan sudah ditetapkan sebagai tersangka kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sebagian Sumatera dan Kalimantan oleh polisi, per Rabu (18/9/2019) kemarin. Lima korporasi, salah satunya asal Malaysia, juga jadi tersangka atas kasus yang sama.
Pemerintah pun masih berupaya memadamkan api secara langsung. Kurang lebih 5.600 personel diterjunkan di lokasi terdampak.
Saat semua upaya itu tengah dilakukan dan dampaknya belum terasa, "pejabat Jakarta" malah memberikan pernyataan-pernyataan kontroversial.
Menkopolhukam Wiranto, misalnya, mengatakan kualitas udara di lokasi terdampak “tidak separah yang dibertakan [media massa]” setelah meninjau Riau, salah satu wilayah terparah yang diselimuti asap.
Indikatornya, kata Wiranto di Jakarta, Rabu (18/9/2019): “jarak pandang masih bisa [jauh], pesawat masih bisa mendarat, masyarakat juga belum banyak yang pakai masker, dan awan-awan sangat jelas terlihat.”
Laras Olivia (23), mahasiswa tingkat akhir Universitas Islam Riau (UIR), mencak-mencak dan menantang Wiranto “stay di Pekanbaru seminggu. Lalu, beraktivitas di luar ruangan” agar bisa tahu kondisi yang sesungguhnya, seperti: “jarak pandang tidak sampai 100 meter, debu-debu beterbangan kayak salju, dan langit menguning.”
Pernyataan Mendes PDTT Eko Putro Sandjojo tak kalah kontroversial. Di UGM, Yogyakarta, Selasa (17/9/2019), dia mengaku jengkel dengan negara lain karena menyalahkan Indonesia soal karhutla. “Padahal,” kata Eko, “negara-negara tersebut selama 11 bulan menikmati oksigen gratis dari Indonesia”, seakan-akan oksigen itu milik Indonesia.
“Bantu dong, jangan hanya menyalahkan saja,” katanya.
Pernyataan Eko kontroversial karena faktanya pemerintah negara tetangga, Malaysia dan Singapura, sudah mau melakukan itu.
Dilaporkan Financial Times, Singapura “telah menawarkan bantuan untuk Jakarta memerangi kebakaran.” Menteri Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Air Singapura Masagos Zulkifli mengatakan bantuan yang dimaksud termasuk bantuan teknis pemadam kebakaran.
“Siap menyebarkannya jika diminta oleh Indonesia,” katanya. Tapi sampai Senin malam, belum ada tanggapan resmi dari Jakarta.
Reporter Tirto, Herdanang Ahmad Fauzan, melaporkan saat dia di Singapura pada Selasa hingga Rabu (17-18/9/2019), asap dari Indonesia memang sampai negara pulau itu.
Pun dengan Malaysia. Tapi seperti dilaporkan Straits Times, Agus Wibowo, juru bicara BNPB, mengatakan Indonesia belum membutuhkan bantuan asing karena merasa mampu menanganinya sendiri.
Pernyataan kontroversial lain datang dari Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. Lewat Twitter, dia meminta korban karhutla tidak mengeluh dan menjalani kesialannya dengan ikhlas dan berdoa.
“Segala musibah datangnya dari Allah SWT... Musibah bisa datang kapan saja, kepada siapa saja, dan di mana saja... termasuk musibah yang menimpa Pekanbaru, Riau, yang sedang terjadi juga datangnya pun dari Allah SWT,” katanya.
Koordinator Desk Politik Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Khalisa Khalid mengatakan Moeldoko tengah mensimplifikasi masalah dan tidak sensitif. Karhutla itu jelas-jelas ada karena aktivitas manusia, dan karenanya bisa dicegah.
Dia juga meminta Presiden Joko Widodo mengevaluasi Moeldoko karena pernyataannya “justru blunder buat Jokowi.”
Kepada reporter Tirto, Rabu (18/9/2019), Khalisa menegaskan semestinya para pejabat menghentikan pernyataan kontroversial dan fokus saja menyelesaikan masalah yang ada.
“Pemerintah Indonesia harus bertanggung jawab karena titik apinya ditemukan di Indonesia meski ada perusahaan asing jadi tersangka. Fakta itu yang tidak bisa terbantahkan,” katanya.
Ia juga meminta pemerintah menghentikan pencitraan lewat kampanye #SawitBaik—yang didukung Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP), Kemenko Perekonomian, dan Kemenkominfo.
Soalnya, seperti yang dikatakan seorang aktivis lingkungan, kampanye sawit baik berkebalikan dengan kenyataan: pembakaran hutan dan lahan banyak dilakukan oleh pengusaha sawit karena lebih murah ketimbang membuka lahan dengan cara normal.
“Jadi seharusnya pemerintah marah, tetapi ini malah sebaliknya. Padahal kerugian yang harus ditutupi oleh negara akibat kebakaran seperti ini akhirnya justru lebih besar,” tegas Khalisah.
Penulis: Fadiyah Alaidrus
Editor: Widia Primastika
