Indeks Cukai Rokok

Pemerintah masih mempertimbangkan sejumlah aspek sebelum memutuskan menaikkan tarif cukai rokok di tahun 2020.

Realisasi penerimaan cukai hasil tembakau sudah mencapai Rp77,7 triliun rupiah, atau 48,9 persen dari target di 2019.

Sejumlah ketentuan tentang tarif cukai hasil tembakau dinilai menciptakan peluang persaingan usaha tidak sehat dan membuat pendapatan negara dari industri rokok tidak optimal.

Direktur Eksekutif Indef, Ahmad Tauhid, menemukan adanya indikasi kecurangan yang dilakukan industri rokok besar.

Rokok konvensional maupun vapor sama-sama mengandung nikotin dan zat berbahaya lainnya.

Gudang Garam menjadi emiten dengan pertumbuhan penjualan paling positif sepanjang 2018 ketimbang emiten rokok lainnya.

Rokok elektronik mendapat cukai sebesar 57 persen, sedangkan cukai untuk rokok konvensional hanya sebesar 10 persen.

Wakil Kepala Pusat Ekonomi dan Bisnis Syariah UI Abdillah Ahsan menyatakan, kenaikan cukai rokok harus segera dilakukan lantaran mempertimbangkan dampak konsumsi rokok ke depan.

Budi Hidayat menilai ada manfaat yang tidak hanya berdampak pada kesehatan jika cukai rokok dinaikkan.

Pemerintah agar tak menyandarkan pendapatan dari cukai rokok, karena berdampak peningkatan konsumsi yang beresiko menimbulkan gangguan kesehatan masyarakat.

Kedua paslon Pilpres 2019 diduga memiliki kepentingan untuk terus melanggengkan industri rokok. Hal ini dibuktikan dengan tidak ada kenaikan cukai rokok pada 2019.

YLKI menyatakan pemerintah seharusnya menaikkan cukai rokok pada 2019 dengan persentase jauh lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya. 

YLKI menilai konsumsi rokok ikut menyebabkan pengeluaran BPJS Kesehatan membengkak. Sebab, konsumsi rokok menjadi salah satu pemicu utama tingginya prevalensi penyakit tidak menular.  

Kemenkes mendukung cukai rokok selalu naik, namun prosesnya ada di Kemenkeu. Kita tidak bisa menetapkan secara langsung.

Pemerintah memutuskan tahun depan bea cukai rokok tidak naik. Bagaimana dengan penerimaan negara?

Airlangga menolak anggapan adanya kepentingan politis dalam pembatalan kenaikan cukai rokok.

Sejak 2015, pemerintah konsisten menaikkan tarif cukai rokok, tapi jelang Pemilu 2019 cukai rokok bakal tak naik.

Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi, menilai ada kepentingan politis terkait pembatalan kenaikan tarif cukai rokok.

Di ASEAN, ada 3 negara yang mengalokasikan penerimaan pajak rokok untuk kepentingan layanan kesehatan.

"Ini ide yang win-win, karena mengatasi masalah jangka pendek dan tidak menambah beban industri," ujar Yustinus.