Indeks Cpo

Larangan kebijakan ekspor CPO dan turunannya menimbulkan dampak merugikan, salah satunya bagi petani sawit.

Bahlil mengimbau pengusaha di Indonesia tertib dan tidak mengatur-atur pemerintah. Karena sejatinya pemerintahlah yang berhak mengatur pengusaha.

Gapki sebut pemerintah perlu mengatur secara bijak penggunaan dalam negeri dan ekspor minyak sawit untuk menjaga neraca perdagangan.

KPPU melihat ada sejumlah aturan yang menghambat masuknya pemain baru di industri minyak goreng sehingga membuat harga tidak stabil.

Kemendag melarang penjualan minyak curah per 1 Januari 2022. Alasannya mengantisipasi lonjakan harga yang terus berlanjut.

Hanya tiga dari 30 perusahaan pengolahan minyak kelapa sawit mentah atau CPO yang melaporkan dokumen transaksi ke pemerintah daerah.

Komoditas yang berpengaruh banyak dalam perdagangan Indonesia-India salah satunya adalah crude palm oil (CPO). Hal ini disinyalir memengaruhi sikap Indonesia.

Dosen Kimia ITB mengusulkan perlu pembedaan produk sawit untuk industri dan makanan. Alasannya standar sawit untuk industri tak perlu seketat untuk makanan. 

Untuk mengurangi impor BBM, Pemerintah mempercepat pengembangan biodiesel 100 persen atau B100 dari minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/ CPO).

Menurut Luhut, kebijakan restriktif terhadap sawit itu bakal berdampak langsung pada jutaan petani yang bergantung dari kelapa sawit.

Menteri Jonan menyatakan PLTD-PLTD milik PLN akan diarahkan memakai sumber energi hybrid, yakni gas dengan energi terbarukan, seperti surya dan solar berbahan CPO.

Jonan menyatakan Indonesia segera siap memproduksi BBM berbahan CPO 100 persen. Namun, nilai jual BBM berbahan CPO terhitung masih mahal.

Harga sawit yang rendah mulai disandingkan dengan produk hortikultura seperti jengkol hingga petai yang di atas kertas menjanjikan.

"Berdasarkan Standard Operational Procedure di Kemendag ada komponen biaya insurance dan freight yang harus diperhitungkan yaitu senilai 70 dolar per ton," ucap Susiwijono.

Pemerintah menghapus seluruh tarif pungutan ekspor apabila harga CPO internasional berada di bawah 570 dolar AS/ton.

Pemerintah memutuskan menghapus pungutan ekspor CPO karena harga sawit terus merosot. Menurut Darmin Nasution, penghapusan pungutan CPO itu akan berlaku mulai awal Desember 2018. 

Marwan Batubara mempertanyakan keseriusan pemerintah dan pihak terkait pelaksanaan program B20.

“Mudah-mudahan sore ini atau paling lambat besok bisa ditandatangani."

Sebagai produsen kelapa sawit terbesar di dunia, Indonesia harus membayar mahal dengan berkurangnya luas hutan. Hal ini juga berdampak pada habitat satwa liar. Namun sawit tak bisa dipungkiri telah memegang kendali ekonomi, dan terus mencengkeram.

Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) di Jakarta, Kamis, (14/4/2016) mengungkapkan bahwa Indonesian Palm Oil Pledge (IPOP) berpotensi menjadi sarana kartel yang menciptakan hambatan masuk (entry barrier) bagi pelaku usaha mitra anggota IPOP.