Indeks Cpo

Mendag Budi Santoso rilis 3 Permendag baru. Simak aturan baru ekspor CPO, batu bara, dan ferro alloy satu pintu lewat PT DSI yang mulai berjalan.

Pengalihan 3,5 juta ton CPO untuk B50 disebut akan hemat subsidi BBM hingga Rp48 triliun.

Selain dokumen, Kejagung juga menyita barang bukti elektronik sebagai barang bukti terkait kasus dugaan perintangan penyidikan vonis lepas migor.

Hakim menyatakan jaksa gagal membuktikan pengetahuan Junaedi terkait upaya suap untuk pengurusan vonis lepas tersebut.

Walaupun harus dihukum penjara selama 17 tahun seperti tuntutan jaksa, Marcella menyebut hal itu tak memupuskan keberadaan parasit peradilan di Indonesia.

Marcella juga dituntut untuk membayar uang pengganti sebesar Rp21,6 miliar paling lambat satu bulan setelah putusan pengadilan.

Jaksa Andi Setiawan membantah tudingan adanya penyiksaan atau paksaan dalam proses penyidikan terhadap terdakwa Ariyanto.

Ariyanto mengaku mantan Panitera Muda Perdata PN Jakarta Utara, Wahyu Gunawan, kerap menawarkan jasa makelar kasus atau markus dalam berbagai pertemuan.

Ariyanto membantah keterlibatan Marcella dan Junaidi dalam perkara yang tengah diusut.

Juru Bicara Kementerian Perindustrian memastikan berkomitmen untuk kooperatif serta siap menyediakan informasi dan data yang dibutuhkan oleh penegak hukum.

Temuan itu diperoleh dari hasil pemeriksaan forensik terhadap ponsel milik Marcella.

Terdakwa kasus vonis lepas CPO, M. Syafei, mengaku keluarganya hancur usai jaksa menanyakan anak perempuan kepada istrinya padahal tak punya anak perempuan.

Barang bukti, yang sebelumnya telah disita oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) itu, ditampilkan di halaman depan Pengadilan Tipikor Jakarta.

Djuyamto mengaku tidak sepakat dengan poin pertimbangan hakim yang mencampuradukkan alasan pemaaf pembenar dengan pleidoi.

Arif mengakui bahwa Wahyu memang pernah menawarkan nilai Rp30 miliar untuk mengurus perkara CPO tersebut.

Di hadapan majelis hakim, Arif mengakui bahwa dana yang diterima para hakim anggota dalam perkara tersebut disebut sebagai uang untuk “mempelajari berkas”.

Selain Arif dan tiga hakim pemutus perkara lepas CPO, mantan Panitera Muda Perdata PN Jakarta Utara, Wahyu Gunawan, juga akan divonis hari ini.

Dalam duplik, Djuyamto meminta kepada majelis hakim untuk memberikan putusan seadil-adilnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelanggaran ini terungkap setelah PT MMS melaporkan jumlah kontainer impor, yang semula hanya 25 kontainer menjadi 87 kontainer.

Djuyamto meminta hukumannya dikurangi karena telah melakukan beragam kegiatan seperti gelar wayang serta mengakui telah melakukan tindak pidana korupsi.