Indeks Cilacap

Tuntutan 10 tahun bui Letjen Widi atas dugaan korupsi lahan BUMD Cilacap menyingkap sengketa krusial antara klaim BMN jaksa dan kepemilikan HGU swasta.

Widi juga dibebani pidana tambahan untuk membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp21,05 miliar dalam kasus korupsi penjualan aset BUMD Cilacap.

Dalam sidang pleidoi, Sekda Cilacap nonaktif Sadmoko Danardono mengaku ditawari uang kompensasi agar mau menanggung kasus korupsi THR sendirian.

Bupati Cilacap nonaktif Syamsul Auliya Rachman menangis saat baca pleidoi kasus korupsi THR. Ia membantah memeras OPD dan mohon dibebaskan.

Widi akui menerima uang Rp21 miliar penjualan lahan Caruy dari eks Dirut RSA, Andhi Nur Huda, tetapi tidak menjelaskan detail penggunaan anggarannya.

Oditur menyatakan sepakat secara normatif dengan penjelasan para ahli mengenai aturan BMN maupun teori perbuatan melawan hukum.

Bupati Cilacap berperan sebagai pemberi perintah yang membantah perbuatannya, sedangkan Sekda bertindak kooperatif dan menjadi saksi mahkota.

Jalani sidang korupsi di Pengadilan Militer, Letjen Widi Prasetijono sebut BPK keliru dan klaim lahan Caruy adalah tanah bisnis, bukan milik negara.

Auditor BPK bongkar peran Letjen Widi Prasetijono di sidang korupsi lahan Caruy. Diduga ada aliran dana Rp21 miliar tanpa izin Menhan.

Angka kerugian penyimpangan jual beli lahan Caruy hingga rugikan negara Rp237 miliar itu,
berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).

Saksi ahli Kemhan tegaskan yayasan TNI dilarang gunakan aset negara untuk bisnis di sidang korupsi lahan eks Pangdam Letjen Widi.

Fakta itu terungkap dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Sofian Jasmin, dealer jam tangan, yang berhalangan hadir sebagai saksi.

Uang diduga berasal dari korupsi pelepasan lahan BUMD Cilacap serta pendapatan lain dari lahan terafiliasi Yayasan Rumpun Diponegoro.

Sengketa pelepasan aset ini berakar dari riwayat tanah perkebunan seluas sekitar 3.400 ha dari tanah okupasi PKI yang tersebar di beberapa daerah Jateng.

Gus Yazid cabut kesaksian BAP soal aliran dana hibah Rp20 miliar dari Letjen Widi Prasetijono. Ia akui kuitansi puluhan miliar itu bohong semata.

Eks Pangdam Widi Prasetijono disebut menerima aliran dana lebih dari Rp16 miliar melalui rekening adik iparnya dalam perkara lahan BUMD Cilacap.

Perkara ini berkaitan dengan dugaan korupsi pengadaan lahan seluas sekitar 700 hektare di Desa Caruy, Cilacap.

Iskandar membantah uang itu berkaitan dengan pembelian lahan oleh PT CSA, melainkan pinjaman pribadi untuk usaha dan uang sudah dikembalikan.

Syamsul membantah klaim telah memerintah bawahannya terkait pengumpulan uang tunjangan hari raya (THR) Idulfitri 2026 untuk para Forkopimda Cilacap.

Widi juga membandingkan status tanah Carui dengan aset milik negara yang berada di wilayah Cilacap, seperti Teluk Penyu dan Benteng Pendem.