Indeks Caleg 2019

Johan menyatakan ingin fokus sebagai calon legislatif dan staf khusus presiden.

Ketua KPU Arief Budiman mengatakan proses untuk merevisi PKPU tidaklah mudah.

Demokrat mengklaim tidak mengusung caleg eks napi korupsi. Sementara Gerindra menyatakan menarik bakal caleg eks koruptor, kecuali Taufik.

Formappi menemukan fakta bahwa, ada sebanyak 2.074 caleg yang tak mau profilnya dipublikasikan.

Mohammad Taufik bersyukur, MA kabulakan gugatan terhadap PKPU.

Ketinggalan berita dari 1 - 7 September 2018?
Tenang kami sudah merangkum
berita minggu ini untuk kalian.

Pertemuan antara KPU, Bawaslu, dan DKPP yang menghasilkan keputusan agar MA mempercepat putusan dalam uji materi PKPU 20/2018.

Jusuf Kalla mewanti-wanti, bila sudah jadi anggota dewan hindari kebiasaan 4D "datang, duduk, diam duit; bisa-bisa malah ditangkap"

Muhammad Taufik mengancam akan menggugat KPU DKI ke DKPP, jika tak menjalankan putusan Bawaslu yang meloloskan dirinya jadi Bacaleg 2019.

"Atas seruan moral KPAI agar KPU bersikap atas dugaan adanya bakal calon anggota DPRD Kota Kupang yang diduga melakukan pemerkosaan anak tentu akan kami laksanakan," ujar Wahyu.

"Cerdas, teliti, responsif, kritis, punya empati yang tinggi. Allahumma yarham (semoga Allah merahmatinya)."

Wasekjen PDIP, Utut Adianto mengakui bahwa partainya menggunakan Caleg berlatar belakang purnawirawan TNI untuk membentengi Jokowi.

"Iya diganti bacaleg eks napi korupsi. Kami ikut KPU (Komisi Pemilihan Umum) lah," ujar Ketua DPP PKB Lukman Edy.

"Perbuatan OSO dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang merendahkan kehormatan, harkat, martabat MK dan para hakim MK."

Tercatat ada 27 bakal caleg dari Gerindra yang hendak menjadi anggota DPRD Provinsi atau Kabupaten/Kota.

"Jumlah bakal calon terpidana korupsi di provinsi 30, di kabupaten 148 bakal calon, dan di kota 21," ujar Afif.

"Itu [nama bacaleg] akan kami kembalikan kepada parpol."

Pengawasan Bawaslu terhadap menteri atau pejabat negara yang menjadi caleg di pemilu 2019, bertujuan agar tidak ada potensi penggunaan fasilitas negara. 

“Saya mulai khawatir jika terus-menerus begini Indonesia terancam oleh konflik horizontal karena mispersepsi.”

Partai politik pernah menandatangani pakta integritas bersama KPU yang salah satu isinya tidak akan menjadikan bekas napi korupsi sebagai caleg.