Indeks Bumn

RUPSLB juga memutuskan mengangkat Thomas Sugiarto Oentoro jadi wakil direktur utama, dan mengangkat dua direksi baru yang merupakan warga negara asing.

Dony dinilai perlu mundur dari salah satu jabatan yang diembannya jika memiliki visi untuk membawa BUMN menjadi lebih kredibel ke depannya.

Sampai saat ini jumlah penerima beasiswa di bidang ilmu atau program studi industri strategis mencapai 76,3 persen dari 23.447 orang.

Dony menyebut langkah ini sebagai bagian dari 22 program kerja Danantara hingga akhir tahun 2025.

Banyak BUMN memiliki rantai anak, cucu, hingga cicit perusahaan yang justru menambah biaya operasional dan menurunkan efisiensi.

97 persen dividen yang diterima Danantara hanya disumbang delapan BUMN besar, yang sebagian besar masih beroperasi dengan tingkat proteksi tinggi.

Rosan juga menegaskan bahwa operasional Danantara kedepan akan tetap mengikuti prinsip yang berlaku selama ini.

Perseroan juga mendapat potongan pokok utang hingga 80 persen dan penghapusan bunga.

Presiden Prabowo tak memilih eks Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo sebagai Wakil Kepala BP BUMN.

Dony Oskaria mengatakan perusahaan BUMN siap memberikan kesempatan bagi masyarakat yang ingin mengikuti Program Magang Nasional.

Kewenangan Dony sebagai Kepala BP BUMN lebih luas ketimbang sebgai Plt Menteri BUMN.

Penghapusan piutang yang telah dihapusbukukan harus atas persetujuan Kepala BP BUMN untuk Perum dan Badan untuk Perseroan.

Direksi holding investasi dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua atau besan.

Pemerintah Pusat dapat memberikan dukungan kepada BUMN pengelola aset dalam bentuk penambahan modal.

Pasal 3Y memberikan perlindungan hukum selama pihak-pihak terkait dapat membuktikan bahwa kerugian tidak disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian mereka.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan wewenang kepala BP BUMN diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pada holding operasional Danantara, BP BUMN juga memiliki 1 persen saham seri A Dwiwarna dengan hak istimewa selaku perwakilan pemerintah.

Dengan berstatus sebagai penyelenggara negara, para pimpinan BUMN itu harus menyerahkan LHKPN yang merupakan salah satu instrumen pencegahan korupsi.

Dari total 199 Insan Pegadaian yang mendaftar dari seluruh Indonesia, terpilih 10 (sepuluh) delegasi dari Pegadaian yang mengikuti rangkaian MEWCI 2025.

Maraknya korupsi di BUMN seharusnya menjadi pengingat bagi pemerintah untuk memperbaiki tata kelola BUMN.