Indeks Bumn

Pada holding operasional Danantara, BP BUMN juga memiliki 1 persen saham seri A Dwiwarna dengan hak istimewa selaku perwakilan pemerintah.

Dengan berstatus sebagai penyelenggara negara, para pimpinan BUMN itu harus menyerahkan LHKPN yang merupakan salah satu instrumen pencegahan korupsi.

Dari total 199 Insan Pegadaian yang mendaftar dari seluruh Indonesia, terpilih 10 (sepuluh) delegasi dari Pegadaian yang mengikuti rangkaian MEWCI 2025.

Maraknya korupsi di BUMN seharusnya menjadi pengingat bagi pemerintah untuk memperbaiki tata kelola BUMN.

Pegawai Kementerian BUMN otomatis menjadi pegawai BP BUMN, sehingga status kepegawaiannya tidak berubah.

Salah satu perubahan dalam UU ini adalah mengganti aturan terkait perubahan Kementerian BUMN menjadi Badan Pengaturan (BP) BUMN.

Sebelumnya, Komisi VI DPR dan pemerintah menyepakati RUU Perubahan Keempat atas UU BUMN dibawa ke tingkat rapat paripurna.

Budi juga menyinggung soal korupsi yang menjadi salah satu akar masalah yang berakibat pada efisiensi pada pelaksanaan bisnis di BUMN.

Prabowo mengklaim melalui Danantara berhasil mengidentifikasi aset negara mencapai lebih dari Rp1.060 triliun.

Dirut Antam Ardianto mengklarifikasi bahwa stok emas yang terbatas disebabkan kesulitan perusahaan dalam urusan modal kerja.

Jika dihitung, potensi dari penambangan ilegal bisa lebih besar daripada produksi emas yang legal.

Melalui perubahan undang-undang, Kementerian BUMN akan dibubarkan dan diubah jadi badan penyelenggara, kapan hal tersebut resmi diberlakukan?

Terdapat 11 poin penting dalam RUU BUMN yang baru disepakati DPR untuk dibawa ke paripurna. Simak poin pentingnya, termasuk soal nasib Kementerian BUMN.

Menkum Supratman mengatakan DPR dan pemerintah masih harus segera menindaklanjuti masukan-masukan masyarakat terkait putusan MK.

Status Bulog dan BUMN Perum lainnya akan ditetukan Peraturan Presiden (Perpres).

Menkum Supratman Andi Agtas menyatakan penunjukan calon kepala Badan Pengaturan (BP) BUMN menjadi wewenang Presiden Prabowo.

Panja RUU BUMN menyetujui 11 poin perubahan, salah satunya perubahan nomenklatur Kementerian BUMN menjadi Badan Pengaturan (BP) BUMN.

Mewakili pemerintah, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas juga menyepakati agar RUU tersebut dilanjutkan ke tingkat II atau paripurna DPR RI.

Pemerintah dan DPR sepakat menghapus status BUMN sebagai kementerian dan mengubahnya menjadi setingkat lembaga dalam revisi UU BUMN.

Dengan adanya aturan tegas terkait larangan rangkap jabatan, pengawasan terhadap BUMN dinilai bisa lebih ditingkatkan.