Indeks Bumn

Pegawai Kementerian BUMN otomatis menjadi pegawai BP BUMN, sehingga status kepegawaiannya tidak berubah.

Salah satu perubahan dalam UU ini adalah mengganti aturan terkait perubahan Kementerian BUMN menjadi Badan Pengaturan (BP) BUMN.

Sebelumnya, Komisi VI DPR dan pemerintah menyepakati RUU Perubahan Keempat atas UU BUMN dibawa ke tingkat rapat paripurna.

Budi juga menyinggung soal korupsi yang menjadi salah satu akar masalah yang berakibat pada efisiensi pada pelaksanaan bisnis di BUMN.

Prabowo mengklaim melalui Danantara berhasil mengidentifikasi aset negara mencapai lebih dari Rp1.060 triliun.

Dirut Antam Ardianto mengklarifikasi bahwa stok emas yang terbatas disebabkan kesulitan perusahaan dalam urusan modal kerja.

Jika dihitung, potensi dari penambangan ilegal bisa lebih besar daripada produksi emas yang legal.

Melalui perubahan undang-undang, Kementerian BUMN akan dibubarkan dan diubah jadi badan penyelenggara, kapan hal tersebut resmi diberlakukan?

Terdapat 11 poin penting dalam RUU BUMN yang baru disepakati DPR untuk dibawa ke paripurna. Simak poin pentingnya, termasuk soal nasib Kementerian BUMN.

Menkum Supratman mengatakan DPR dan pemerintah masih harus segera menindaklanjuti masukan-masukan masyarakat terkait putusan MK.

Status Bulog dan BUMN Perum lainnya akan ditetukan Peraturan Presiden (Perpres).

Menkum Supratman Andi Agtas menyatakan penunjukan calon kepala Badan Pengaturan (BP) BUMN menjadi wewenang Presiden Prabowo.

Panja RUU BUMN menyetujui 11 poin perubahan, salah satunya perubahan nomenklatur Kementerian BUMN menjadi Badan Pengaturan (BP) BUMN.

Mewakili pemerintah, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas juga menyepakati agar RUU tersebut dilanjutkan ke tingkat II atau paripurna DPR RI.

Pemerintah dan DPR sepakat menghapus status BUMN sebagai kementerian dan mengubahnya menjadi setingkat lembaga dalam revisi UU BUMN.

Dengan adanya aturan tegas terkait larangan rangkap jabatan, pengawasan terhadap BUMN dinilai bisa lebih ditingkatkan.

Danantara memastikan mekanisme perekrutan dilaksanakan secara independen melalui proses asesmen.

Dasco melihat kursi direksi Perum Perhutani sampai saat ini masih dibiarkan kosong.

Banyak negara telah meninggalkan model kementerian khusus BUMN dan beralih ke pendekatan yang lebih ramping dan fokus.

Hal ini seiring fungsi operasional kementerian tersebut lebih banyak dikerjakan oleh BPI Danantara.