Indeks Batu Bara

Darmawan menegaskan, kondisi ini mencerminkan keamanan pasokan baru bara domestik untuk PLTU.

Selain menambah penerimaan, bea keluar dinilai bisa memudahkan DJBC Kemenkeu melakukan pemeriksaan komoditas yang diekspor.

Tri menyebutkan, upaya peningkatan penerimaan negara memang tidak harus bergantung pada bea keluar.

Indonesia pertimbangkan permintaan Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung untuk memasok kebutuhan energi LNG dan batu bara ke negara tersebut.

Harga batu bara DMO sebesar 70 dolar AS per ton dinilai sudah tidak relevan dan perlu ditinjau ulang.

Persetujuan RKAB batu bara hampir rampung, meskipun masih ada beberapa perusahaan yang dalam tahap penyelesaian.

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa masih enggan mengungkapkan nilai bea keluar ekspor batu bara.

Pasokan listrik dipastikan aman, terutama untuk mengantisipasi lonjakan kebutuhan selama periode mudik Lebaran.

Ketiga perusahaan tersebut yaitu PT Sinar Kumala Naga (SKN), PT Alamjaya Bara Pratama (ABP), dan PT Bara Kulama Saksi (BKS).

Kenaikan persentase DMO terjadi lantaran kuota produksi batu bara di dalam negeri pada 2026 akan dipangkas ke kisaran 600 juta ton.

Kementerian ESDM sedang melakukan penghitungan untuk menentukan rentang harga batu bara yang akan dikenakan tarif progresif.

Narasi yang tersebar di media sosial tidak didukung informasi resmi ataupun pemberitaan kredibel media nasional.

Bahlil sebut angka produksi batu bara di 2026 akan menjadi 600 juta ton. Meski demikian angka tersebut masih bersifat perkiraan awal.

Besaran tarif bea keluar belum diputuskan secara final karena pemerintah masih memantau perkembangan harga batu bara di pasar global.

Ekspor komoditas sawit pada November 2025 hanya mencapai 1,36 juta ton, anjlok 28,86 persen dibandingkan periode sama tahun sebelumnya.

Bahlil menyoroti besarnya kontribusi pasokan Indonesia sebagai salah satu penyebab pelemahan harga batu bara.

Perubahan status barang hasil tambang sebagai BKP menciptakan situasi yang menguntungkan perusahaan tambang, tetapi membebani keuangan negara.

Perubahan status batu bara menjadi Barang Kena Pajak (BKP) menciptakan situasi yang menguntungkan perusahaan tambang tetapi membebani keuangan negara.

Danantara tekankan pentingnya keterjangkauan harga dan keinginan masyarakat untuk membayar produk DME.

Pengajuan restitusi pajak pertambahan nilai (PPN) dari pengusaha tambang batu bara gerus penerimaan negara.