Indeks Bahlil Lahadalia

Masyarakat di beberapa tempat pontang-panting mencari keberadaan gas bersubsidi 3 kg. Apa sebenarnya yang terjadi?

Menteri Bahlil, mengatakan ada alasan tertentu mengapa pengecer dilarang menjual gas elpiji tiga kilogram.

Menteri Bahlil Bahlil, menegaskan pengecer akan kembali diizinkan untuk menjual gas LPG 3 kilogram (kg) di pasaran.

Pemerintah menetapkan kebijakan baru soal pembelian gas LPG 3 kilogram per 1 Februari 2025, hanya dilayani di pangkalan resmi Pertamina.

Bahlil meminta maaf atas meninggalnya perempuan asal Tangerang Selatan, usai mengantre saat membeli gas LPG 3 Kg di wilayah itu.

Bahlil menegaskan kebijakan pelarangan penjualan gas LPG 3 kg di tingkat pengecer ialah upaya untuk mendorong pengecer menjadi agen sub pangkalan Pertamina.

Bahlil mengatakan, pemerintah kini tengah menggodok regulasi penerapan harga batu bara acuan (HBA) yang akan menjadi acuan harga batu bara di masa depan.

Bahlil mengeklaim, pemerintah tidak melakukan pembatasan sehingga memicu kelangkaan gas LPG 3 kg, melainkan transisi penjualan dari pengecer ke pangkalan.

Bahlil mengatakan pemerintah tak bisa mengendalikan pengadaan izin impor BBM yang dilakukan badan usaha minyak swasta.

Cak Imin mengatakan pelarangan penjualan gas LPG 3 kilogram (kg) ke pengecer, bagian dari masa transisi menuju sistem distribusi yang lebih baik.

Bahlil mengaku telah mendengar laporan ada permainan harga dalam penjualan gas LPG subsidi 3 kilogram sehingga larangan menjual gas ke pengecer diterapkan.

Pemerintah menagih komitmen lembaga pembiayaan transisi energi untuk membantu Indonesia menyusul langkah pensiun dini PLTU batu bara di Indonesia.

Komitmen Indonesia terhadap transisi menuju energi terbarukan (EBT) makin berada dalam keadaan penuh ketidakpastian.

Bahlil berdalih pembatasan pembelian gas LPG 3 kilogram di Jakarta dan sekitarnya dilakukan agar penyaluran lebih tepat sasaran.

Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, memandang wacana pemberian izin usaha tambang ke perguruan tinggi, niat baik pemerintah.

Pencopotan Ketua BEM UI atas kasus plagiasi menunjukkan mahasiswa lebih mampu menegakkan marwah akademik ketimbang pimpinan UI.

Bahlil menyebut, BPS bertugas sebagai penyusun data sebagaimana perintah Presiden Prabowo agar tidak terjadi tumpang tindih data.

Bahlil menegaskan, pemerintah ingin agar RKAB yang dibuat seimbang dengan kapasitas industri serta mengakomodir pelaku pengusaha lokal.

Bahlil menuturkan penggunaan APBN untuk hilirisasi merupakan salah satu opsi.

Mega lantas membanggakan dirinya memperoleh 3 gelar profesor meski tidak lulus kuliah.