Indeks Arief Hidayat

Arief telah menjabat ketua MK periode pertama (2015-2017) selama dua setengah tahun dan periode kedua baru berjalan delapan bulan.

Arief Hidayat ditetapkan kembali menjadi hakim konstitusi oleh DPR RI untuk periode kedua 2018 sampai dengan 2023.

Arief Hidayat dinilai tidak layak kembali menjabat sebagai hakim MK karena telah menerima dua sanksi pelanggaran etik.

Ketua MK meminta Presiden Jokowi untuk mencari pengganti Maria Farida yang akan habis masa jabatannya.

Usai bertemu dengan Presiden Joko Widodo, Arief Hidayat masih enggan berkomentar soal desakan terhadap dirinya untuk mundur sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi.

Arief Hidayat didesak mundur karena melakukan dua kali pelanggaran etika.

Ratusan civitas akademika Yogyakarta mendesak Ketua MK Arief Hidayat segera mundur karena melakukan korupsi kewenangan dan pelanggaran etika.

Arief Hidayat pernah melobi anggota Komisi III yang bertemu dengannya agar meloloskan dirinya dalam fit and proper test ketua MK.

Herlambang Perdana mengungkapkan dosen di Fakultas Hukum sulit menjelaskan etika penegak hukum karena polemik Arief Hidayat di MK.

Pendiri Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Bivitri Susanti berkata ada 54 guru besar menandatangani surat desakan agar Ketua MK Arief Hidayat mundur dari jabatannya.

Dalam pembacaan putusan uji materi UU MD3 terjadi perbedaan pendapat. Lima hakim konstitusi lain termasuk Arief memilih opsi menolak gugatan.

Desakan memperkuat pengawasan MK kembali muncul usai Ketua MK Arief Hidayat terbukti melakukan pelanggaran etik.

"Kalau tidak ada penyelesaian dari internal MK sendiri, terlebih dari Arief yang tidak mau mundur, saya khawatir potensi terjadinya transaksi sengketa pilkada besar," ujar Busyro Muqoddas.

Fajar menyatakan MK tidak akan memberhentikan Arief dari jabatannya.

Ketua PP Muhammadiyah menilai Arief telah melakukan pelanggaran berat.

Para pimpinan yang memenuhi panggilan Dewan Etik MK adalah Trimedya Pandjaitan, Arsul Sani, dan Desmond J Mahesa.

Dewan Etik menjatuhkan sanksi teguran lisan terhadap Ketua MK Arief Hidayat karena melakukan pelanggaran ringan melakukan lobi-lobi politik dengan pimpinan Komisi III DPR.

Ketua MK Arief Hidayat untuk kali kedua dijatuhi sanksi karena, lagi-lagi, kasus pelanggaran etik. 

Dewan Etik belum bisa memutuskan sikap usai memeriksa pimpinan Komisi III.

"Kami mendapat informasi sudah ada laporan ke Dewan Etik Mahkamah Konstitusi. Jadi sebaiknya kita tunggu proses di Dewan Etik tersebut," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah.