Indeks Arief Hidayat

Dewan Etik MK memeriksa Ketua MK Arief Hidayat selama sejam pada hari ini.

Keraguan terhadap proses uji kelayakan dan kepatutan bermula dari dugaan Arief melakukan lobi kepada anggota DPR.

Dugaan lobi Arief Hidayat sebelum fit proper test di DPR merebak. Keputusan DPR untuk meloloskan Arief menimbulkan prasangka publik.

Keputusan Komisi III menunjuk Arief Hidayat sebagai hakim MK dianggap akan menurunkan citra MK.

"Jadi nantinya pak Arief kalau jadi ketua dia menjamin panitia hak angket ini akan tetap berjalan," kata Ahmad.

Dewan Etik MK menyerahkan uji kelayakan dan kepatutan calon hakim konstitusi, Arief Hidayat. 

9 fraksi di DPR RI menyetujui Arief Hidayat sebagai hakim MK.

Arief Hidayat tetap yakin pelaporan dirinya ke Dewan Etik MK tidak akan mempengaruhi proses fit and proper test dirinya di DPR.

ICW dan anggota koalisi lain berencana melaporkan Arief Hidayat lantaran diduga melobi DPR saat uji kelayakan dan kepatutan alias fit and proper test di DPR.

Fraksi Gerindra merasa posisi Arief Hidayat sebagai calon tunggal hakim MK tidak sesuai dengan mekanisme yang ada.

Arief Hidayat menolak berkomentar lebih jauh terkait lobi-lobi yang dilakukan untuk memuluskan uji kelayakan dirinya sebagai hakim MK.

Proses pemilihan dilakukan dalam rapat tertutup yang hanya dihadiri sembilan hakim konstitusi, melalui musyawarah mufakat.

Para negara anggota Asosiasi Mahkamah Konstitusi dan Lembaga Sejenis se-Asia (AACC) pada Jumat (12/8/2016) ini akan menandatangani Deklarasi Bali, sebuah deklarasi yang berisikan kesepakatan terkait peran penting Mahkamah Konstitusi dalam pemajuan dan perlindungan hak-hak konstitusional warga.

Para negara anggota Asosiasi Mahkamah Konstitusi dan Lembaga Sejenis se-Asia (AACC) pada Jumat (12/8/2016) ini akan menandatangani Deklarasi Bali, sebuah deklarasi yang berisikan kesepakatan terkait peran penting Mahkamah Konstitusi dalam pemajuan dan perlindungan hak-hak konstitusional warga.

Ketua Komisi II DPR Rambe Kamarul Zaman mengusulkan pejabat petahana atau TNI/Polri yang maju sebagai calon kepala daerah tidak perlu mundur dari jabatannya, melainkan hanya mengajukan cuti. Menurut Rambe hal itu sudah sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi.

Komisioner Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua, Izak Hikoyabi memprediksi penerapan penghapusan sistem noken dapat dilakukan secara bertahap. Pasalnya, sistem ini sudah berlangsung lama di bumi Cenderawasih tersebut.

Mahkamah Konstitusi (MK) menampik adanya intervensi dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terkait proses penyelesaian sengketa pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada).