Indeks Arief Hidayat

Hakim MK Arief Hidayat meminta pemohon sengketa Pileg 2024 menyiapkan diri dengan baik meski menjalani sidang secara daring.

Arief menilai KPU RI tidak pernah serius mengikuti jalannya sidang PHPU, termasuk sejak sengketa Pilpres 2024.

Hakim MK sempat memarahi kuasa hukum PKB, Subani, lantaran sempat tak tegas dalam keputusannya.

Pihak PPP hendak merevisi isi permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pileg 2024.

Arief Hidayat menilai pergantian Dirut Bulog saat tahapan Pilpres 2024 berjalan mengindikasikan ada cawe-cawe yang dilakukan pemerintah.

MK memanggil empat menteri ke sidang sengketa Pilpres 2024 karena merasa tak elok menghadirkan Jokowi ke persidangan.

Arief Hidayat dinyatakan melanggar kode etik hakim karena memberikan pernyataan di media massa yang dianggap merendahkan martabat MK.

Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie bilang dissenting opinion Arief Hidayat dan Saldi Isra di putusan MK syarat usia capres-cawapres sebaiknya jangan berlebihan. 

Jimly menyebutkan hakim konstitusi Arief Hidayat dan Saldi Isra mengaku tidak kuat menghadapi masalah internal yang ada di tubuh MK.

Hakim Arief Hidayat selesai diperiksa dalam sidang dugaan pelanggaran etik oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) secara tertutup.

Anwar Usman memilih menunggu kesimpulan dari MKMK daripada mengomentari pernyataan hakim konstitusi Arief Hidayat soal merombak seluruh hakim MK.

Hakim MK Arief Hidayat mengatakan, situng KPU bukanlah penentu perolehan suara, namun penghitungan manual secara berjenjang. 

Delapan hakim konstitusi akan mengikuti proses pemilihan Ketua MK dalam mekanisme RPH hari ini.

Rapat Pleno Hakim Konstitusi sepakat tak sertakan Arief Hidayat dalam pemilihan Ketua MK.

Arief Hidayat dinilai bukan sosok negarawan seperti yang disyaratkan di UU No 24/2003 tentang MK karena terbukti dua kali melanggar etik.

Menurut Jokowi, persoalan pelanggaran etik yang melibatkan Arief Hidayat merupakan wilayah kewenangan MK.

Arief ditetapkan kembali menjadi hakim konstitusi oleh DPR RI pada akhir 2017 lalu.

Arief telah menjabat ketua MK periode pertama (2015-2017) selama dua setengah tahun dan periode kedua baru berjalan delapan bulan.

Arief Hidayat ditetapkan kembali menjadi hakim konstitusi oleh DPR RI untuk periode kedua 2018 sampai dengan 2023.

Arief Hidayat dinilai tidak layak kembali menjabat sebagai hakim MK karena telah menerima dua sanksi pelanggaran etik.