Indeks Anggota Dpr

Sembilan orang yang terjaring operasi tangkap tangan itu adalah anggota DPR RI, staf ahli, swasta, dan sopir.

KPK mengamankan 9 orang, yang terdiri dari unsur anggota DPR-RI, staf ahli, supir dan pihak swasta.

KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada hari ini. Dalam OTT itu, terdapat anggota DPR yang ditangkap KPK.

Mantan Wakil Ketua Komisi II DPR Taufiq Effendi mengklaim tidak mengenal Irvanto dan Made Oka Masagung.

Anggota dewan tidak dilarang memiliki pengawal pribadi atau bodyguard dan tak ada payung hukum yang mengatur.

Politikus PDIP Herman Hery dilaporkan ke kepolisian atas tuduhan penganiayaan terhadap Ronny Yuniarto Kosasih pada Minggu (10/6/2018).

KPK berencana memeriksa sejumlah anggota DPR dan mantan legislator selama pekan ini untuk meminta informasi mengenai aliran dana korupsi e-KTP.

KPK memastikan anggota DPR yang terjaring OTT pada Jumat (4/5/2018) adalah berasal dari Komisi XI.

Dari 9 orang yang diamankan KPK dalam OTT pada Jumat (4/5/2018) malam, satu diantaranya adalah anggota DPR.

Djamal Aziz mendatangi KPK, pada hari ini, untuk meminta penjadwalan ulang pemeriksaannya. Dia mengklaim ingin jadwal pemeriksaannya dipercepat.

Wacana pelarangan muncul setelah melihat beberapa calon kepala daerah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi saat proses Pilkada 2018 berjalan.

Raden Soedjono Prawirosoedarso adalah calon perorangan yang sukses mendapat satu kursi di DPR dan Konstituante dalam Pemilu 1955. Ia bukan politikus, ia guru kebatinan.

Holden adalah mobil buatan Australia yang pernah populer di Indonesia pada awal Orde Baru. Sejarah Holden dimulai sebagai pembuat baju zirah dan pelana kuda.

"Sebagai pribadi saya siap dikonfrontir dengan siapa saja, di mana saja, kapan saja, 'monggo monggo' saja, termasuk di persidangan, karena ini sudah menyangkut integritas," kata Pramono Anung saat membantah tuduhan Setya Novanto.

Jaksa KPK menuntut politikus PKS Yudi Widiana dengan hukuman 10 tahun penjara dan denda Rp1 miliar sekaligus dicabut hak politiknya selama lima tahun usai menjalani pidana pokoknya.

UU MD3 ini dinilai makin memperkuat posisi DPR dan anggota DPR.

Laode M Syarif mempermasalahkan keabsahan Pasal 245 ayat 1 UU MD3 yang memasukkan kembali pertimbangan MKD terkait pemeriksaan terhadap anggota DPR.

Dalam UU MD3 terbaru, pemeriksaan anggota DPR harus melalui izin tertulis presiden atas pertimbangan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

Klinik e-LHKPN diharapkan mempermudah anggota DPR dalam memperbarui harta kekayaan.

Eva Sundari pun siap untuk mengikuti proses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan memberikan kesaksian apabila diperlukan keterangan darinya.