Indeks Anggota Dpr

Hillary dari Fraksi Nasdem mengincar Komisi III yang membidangi hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), dan keamanan.

Pengesahan RUU Perkoperasian ditunda dan dilimpahkan ke anggota DPR RI periode 2019-2024. Sejumlah poin di dalamnya dianggap masih bermasalah.

Pelantikan DPR RI akan dilaksanakan pada 1 Oktober hari ini di Senayan.

Sebanyak 575 anggota DPR 2019 - 2024 berasal dari sembilan partai politik, paling banyak dari PDIP sebanyak 128 orang.

Formappi mencatat adanya 48 anggota DPR RI, periode 2019-2024, yang berpotensi memunculkan dinasti politik.

Dalam agenda rapat siang ini, para anggota DPR yang hadir akan membahas Pemandangan Umum Fraksi-fraksi atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2020 beserta nota keuangannya.

Djarot Saiful Hidayat mengingatkan pesan Megawati mengenai tindakan partainya jika ada kader PDIP tertangkap tangan melakukan korupsi.

Agus Hermanto mengatakan daftar hadir ditandatangani oleh 305 anggota dengan posisi 85 hadir dan 220 izin.

DKPP memerintahkan KPU mencopot Ilham Saputra dari posisi Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan dan Logistik. 

Dua anggota DPR yang diperiksa KPK adalah Nasril Bahar dari F-PAN dan Inas Nasrullah Dzubir dari Fraksi Partai Hanura.

Tak banyak anggota dewan datang di rapat paripurna terakhir. Menurut peneliti Formappi, ini bukan karena masa jabatan hampir habis, tapi karena memang mereka tak serius.

Formappi menilai banyak anggota DPR periode 2014-2019 tidak serius menjalankan tugas sebagai anggota dewan sehingga kerap absen di sidang paripurna. 

Pimpinan Dewan mendesak pemerintah untuk segera merealisasikan pemberian santunan kepada keluarga korban maupun kepada mereka yang menderita sakit.

Menurut Bamsoet ketidakhadiran beberapa anggota DPR RI bukan karena mereka tidak bekerja. Melainkan, para anggota dewan itu tengah menjalankan tugasnya di daerah pemilihan (Dapil) mereka masing-masing.

Berdasarkan pantauan Tirto saat hadir di Sidang Paripurna, kursi para anggota dewan pun terlihat banyak yang tak terisi. Bahkan, jarak antara anggota DPR RI tampak begitu renggang.

Selain malas “mencetak” undang-undang, DPR periode ini masih mengirimkan orang-orangnya jadi tersangka korupsi.

Hanya untuk membuat undang-undang, DPR 2014-2019 menghabiskan Rp1,62 triliun atau sekitar Rp323,4 miliar/tahun, menurut ICW.

KPK menetapkan anggota DPR Bowo Sidik dan Marketing Manager PT Humpuss Transportasi Kimia Asty Winasti jadi tersangka kasus suap.

KPK melakukan kegiatan penindakan di Jakarta pada malam ini. Dalam penindakan itu, seorang anggota DPR dikabarkan tertangkap.

KPK akan memberikan pelatihan pengisian LHKPN dan SPT Pajak 2018 di DPR RI. Pelatihan itu digelar atas kerja sama KPK dengan Setjen dan Badan Keahlian DPR.