Indeks Anggaran Daerah

Dua meja biliar itu untuk Ketua DPRD Sumsel Andie Dinialdie dan untuk rumah dinas Wakil Ketua III DPRD Sumsel Ilyas Panji Alam.

Sampai dengan 17 Februari 2026, anggaran yang sudah ditransfer pemerintah pusat ke tiga provinsi tersebut mencapai Rp13 triliun.

Anggaran daerah juga menjadi fokus KPK melalui tugas koordinasi dan supervisi untuk melakukan survei SPI.

Menurut Doli, temuan dana mengendap ini dinilai sebagai bukti bahwa tata kelola anggaran di tingkat daerah memang bermasalah.

Pemotongan TKD disebut juga terjadi saat pandemi Covid-19 beberapa tahun lalu.

Purbaya menekankan bahwa janji penambahan anggaran ini tergantung dari komitmen daerah dalam menyerap anggaran secara efektif.

TKD yang sudah dianggarkan oleh pemerintah pusat tidak benar-benar digunakan oleh Pemda untuk membangun daerahnya masing-masing.

Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Endi Jaweng menyatakan pemerintah daerah perlu lebih serius merespons turunnya PAD akibat COVID-19.

Total RAPBD DKI 2020 yang tercatat dalam raperda sebesar Rp87,95 triliun.

DPRD DKI menyetujui anggaran revitalisasi taman tanpa tahu detail konsepnya. Fitra menyebut ini 'penyakit' legislatif sejak lama.

Gagal lelang jadi salah satu kendala serapan APBD DKI 2018.

Dalih Kemenkeu merahasiakan rincian DAK Fisik untuk mencegah korupsi justru dinilai sebagai bentuk absennya transparansi yang malah membuka celah korupsi.

Bappeda DKI menganggap kritik Sri Mulyani salah sasaran karena menggunakan data yang kurang tepat.

Anies Baswedan mengatakan TGUPP dicoret dari R-APBD oleh Kemendagri.

Dinas pendidikan konsisten mendapatkan anggaran kegiatan terbesar dalam APBD Jakarta 2018.

Djarot Saiful Hidayat mengubah keputusan soal besaran uang perjalanan dinas bagi anggota dewan, dari antara Rp1 juta - Rp2 juta menjadi Rp4 juta - Rp5 juta per orang.

Siapa yang benar dan salah dalam polemik penaikan anggaran dalam RAPBD DKI 2018: Djarot, Anies-Sandiaga, atau DPRD DKI Jakarta?

Rancangan Anggaran Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) di era Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tak wajar dan tak sesuai aturan.