tirto.id - Pemerintah melalui Komite Pengarah Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) terus berkomitmen mendukung sektor perkebunan kelapa sawit sebagai komoditas strategis nasional. Salah satu dukungannya yakni memperpanjang tarif pungutan ekspor (PE) kelapa sawit sebesar nol rupiah sampai akhir Oktober.
“Dalam rapat Komite Pengarah (Komrah) BPDPKS pada Minggu (28/8/2022), diperoleh keputusan yang telah menyetujui Perpanjangan Tarif Pungutan Ekspor (PE) sebesar 0 dolar AS untuk semua produk sampai dengan 31 Oktober 2022," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, Senin (1/29/8/2022).
Airlangga menjelaskan perpanjangan Tarif PE sebesar 0 dolar AS dimaksudkan untuk menjaga momentum saat ini, di mana harga Crude Palm Oil (CPO) mulai stabil, harga minyak goreng mulai turun, dan harga tandan buah segar (TBS) yang mulai meningkat.
“Sehingga membuat petani atau pekebun mulai merasakan manfaatnya," imbuhnya.
Selain memperpanjang tarif pungutan eskpor, pemerintah juga memutuskan untuk menambah alokasi biodiesel tahun ini, pembangunan pabrik Minyak Makan Merah (3M), dukungan percepatan peningkatan Sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO), dan percepatan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR).
Airlangga mengatakan, peningkatan kembali aktivitas ekonomi masyarakat diproyeksikan akan menyebabkan kenaikan permintaan minyak solar di Triwulan IV - 2022. Oleh karena itu, kecukupan biodiesel sebagai campuran B30 hingga akhir Desember 2022 perlu dijaga dengan meningkatkan alokasi volume biodiesel pada tahun ini, yang semula sebesar 10.151.018 kiloliter (kL) menjadi 11.025.604 kL.
“Untuk meningkatkan keberterimaan kelapa sawit Indonesia di pasar dunia, Komrah sepakat untuk mempercepat peningkatan sertifikasi ISPO. Di antaranya dengan menempatkan Sekretariat ISPO di bawah BPDPKS, serta mendukung kegiatan-kegiatan yang bertujuan mempercepat peningkatan sertifikasi ISPO,” jelas Airlangga.
Rapat Komrah juga meminta agar segera dilakukan rapat koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum (APH) sebagai upaya percepatan pelaksanaan Program PSR. Selanjutnya, juga diberi mandat kepada Kementerian Pertanian dan BPDPKS agar segera melakukan studi terkait dana pendampingan PSR yang saat ini hanya sampai P0 menjadi TM1.
Untuk diketahui, sebelumnya pemerintah menghapus pungutan ekspor untuk produk kelapa sawit menjadi nol rupiah hingga 31 Agustus 2022. Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 115 Tahun 2022 yang merevisi PMK 103 Tahun 2022.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan, berdasarkan PMK 115 perubahan tarif pungutan ekspor (PE) dilakukan ke seluruh produk tandan buah segar, biji sawit, kelapa sawit, pungkil, kemudian CPO dan palm oil, dan used cooking oil termasuk fruit palm oil.
"Jadi pajak ekspor diturunkan 0 rupiah, 0 dolar kepada seluruh produk yang berhubungan dengan CPO, dengan kelapa sawit," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers di Nusa Dua, Bali, Sabtu (16/7/2022).
Bendahara Negara itu mengatakan, setelah 31 Agustus 2022 atau mulai 1 September 2022, pemerintah akan menerapkan pungutan ekspor yang bersifat progresif. Artinya jika harga dalam hal ini, harga CPO-nya rendah maka tarifnya juga sangat rendah. Sedangkan kalau harganya naik, dia akan meningkat menyesuaikan.
"Ini dengan tujuan bahwa kita melalui BPDPKS mendapatan pendanaan untuk mereka juga melaksanakan program yang berhubungan dengan stabilisasi harga, yaitu seperti biodiesel dan juga dari sisi kadang-kadang digunakan seperti kemarin stabilisasi harga minyak goreng," tutur Sri Mulyani.
Penulis: Dwi Aditya Putra
Editor: Abdul Aziz
