tirto.id - Pusat Studi Anti Korupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta mendesak agar para menteri yang disebut-sebut dalam kasus korupsi untuk mundur dari jabatannya demi menjaga integritas pemerintahan.
Peneliti Pukat UGM Zaenur Rohman mengatakan ada tiga menteri yang namanya disebut-sebut terlibat dalam pusaran korupsi. Ketiga nama itu adalah Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin terkait kasus jual beli jabatan, Menpora Imam Nahrawi terkait dugaan korupsi hibah KONI, dan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita yang disebut dalam kasus suap Bowo Sidik Pangarso.
"Pukat berpendapat, demi menjaga kabinet ini, menteri sebaiknya mundur atau presiden melakukan reshuffle. Penting agar menteri yang dikaitkan itu fokus menyelesaikan perkaranya. Terbukti atau tidak, itu menunjukkan integritas pemerintahan," katanya di Kantor Pukat, Kamis (16/5/2019).
Menurut Zaenur, presiden terpilih nantinya juga harus melakukan evaluasi dalam mengangkat para menteri. Nama-nama menteri yang telah disebut-sebut terlibat dalam kasus korupsi seharusnya jadi pertimbangan khusus agar tidak lagi dipilih.
Selain itu, ia juga meminta agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berani mengusut kasus korupsi yang melibatkan nama-nama menteri. Menurut dia, KPK mempriositaskan kasus-kasus tersebut.
"Tentu masyarakat perlu dapat kejelasan perkara. KPK harus memprioritaskan ini untuk memberikan titik terang ke masyarakat bagaimana keterlibatan menteri-menteri tersebut," ujarnya.
Ia khawatir kasus-kasus korupsi yang menyeret nama-nama menteri itu menguap. Sehingga pihaknya meminta agar KPK dapat terus menjalankan komitmennya.
Dalam catatan Pukat, kata Zaenur, KPK menyatakan memperhatikan betul, kasus korupsi dengan dimensi politik. Dan ketiga menteri yang disebut-sebut ini dekat dengan parpol bahkan anggota parpol.
"Ini isu menarik untuk bisa dikaji lebih lanjut. KPK perlu mengaitkan kasus korupsi tersebut dengan parpol," katanya.
Namun demikian, Pukat mengingatkan agar KPK menyiapkan amunisi untuk mengusut kasus korupsi yang diduga melibatkan para menteri. Hal ini, kata dia, penting agar KPK dapat meminimalisir jika terjadi serangan balik.
Amunisi yang dimaksud adalah dengan menyiapkan bukti-bukti yang akurat pada setiap kasus. Sehingga hal itu dapat mementahkan setiap serangan yang datang ke KPK.
Di sisi lain, menurutnya, di penghujung masa kabinet Presiden Jokowi ini memang bisa jadi kesempatan yang dimanfaatkan oleh sebagian pejabat. Kekhwatiran yang muncul adalah lahirnya kebijakan yang menguntungkan pejabat tertentu.
Untuk itu, ia memandang bahwa Presiden Jokowi perlu melakukan tindakan untuk mempertahankan integritas pemerintahan. Pasalnya, saat ini presiden belum mengambil langkah tegas terkait menteri yang disebut dalam kasus korupsi.
Penulis: Irwan Syambudi
Editor: Maya Saputri
