tirto.id - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Puan Maharani, memastikan DPR RI akan memperkuat pengawasan kinerja pemerintah, terutama di bidang pengelolaan anggaran. Puan menjamin anggaran yang dikelola pemerintah tersalurkan pada rakyat.
“Tentunya pengawasan yang dilakukan DPR RI juga termasuk dengan menyerap aspirasi dari masyarakat agar semua anggaran negara tepat guna,” kata Puan dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa (9/7/2024) sebagaimana dikutip Antara.
Mantan Menko PMK ini menegaskan, fungsi pengawasan DPR akan dilakukan sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR RI, DPR RI, DPD RI, dan DPRD (MD3). Salah satu bentuk pengwasan adalah menindaklanjuti hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Puan menambahkan, DPR RI juga mengawasi pelaksanaan undang-undang, penggunaan APBN hingga aksi kebijakan pemerintah. Ia pun meminta komisi maupun alat kelengkapan dewan (AKD) menggunakan laporan BPK, yakni laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP), sebagai acuan penyusunan program kerja bersama antara legislatif dengan pemerintah.
“Hasil pemeriksaan BPK ini dapat menjadi bahan masukan bagi dewan, khususnya komisi-komisi dan AKD lain di DPR RI untuk membahas dan menindaklanjutinya dalam rangka tugas pengawasan dan anggaran melalui rapat kerja dan rapat dengar pendapat dengan mitra kerjanya masing-masing,” ujar perempuan yang juga anak Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri itu.
Puan berharap, hasil LKPP 2023 yang memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) ini menjadi momen pemerintah untuk terus memberikan pelayanan terbaik bagi publik.
"Pastikan anggaran negara dipergunakan secara akuntabel dan bertanggung jawab. Setiap sen uang negara yang adalah uang rakyat ini harus disalurkan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan dan kepentingan rakyat,” tegas Puan.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyerahkan laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan pemerintah pusat (LHP LKPP) tahun 2023 dan Ikthisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2023 di Jakarta Convention Center, Jakarta, Senin (8/7/2024). BPK menyatakan status LHP LKPP 2023, yang terdiri atas 1 laporan keuangan bendahara umum negara (LKBUN) dan 84 laporan keuangan kementerian dan lembaga (LKKL), dengan status opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Penerimaan WTP tahun ini merupakan tahun ke-8 sejak LKPP tahun 2016.
Di depan para peserta, Ketua BPK Isma Yatun mengatakan opini WTP adalah refleksi pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara sekaligus pelaksanaan pemerintahan yang baik (good governance).
“Opini WTP menjadi refleksi kualitas terbaik dalam pertanggungjawaban pelaksanaan APBN, dan merupakan capaian membanggakan yang tak lepas dari komitmen dan upaya keras pemerintah untuk mendukung good governance dalam pengelolaan keuangan negara,” ungkap Isma Yatun saat memberikan sambutan, Senin (8/7/2024).
Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengapresiasi atas kinerja BPK sekaligus berterima kasih dengan opini WTP untuk LKPP 2023. Namun, Jokowi menekankan bahwa opini WTP bukan prestasi, melainkan kewajiban dalam menggunakan APBN.
“Sudah sering saya sampaikan bahwa WTP bukan prestasi, tapi WTP adalah kewajiban kita semuanya, kewajiban menggunakan APBN secara baik. Ini uang rakyat, ini uang negara, kita harus merasa bahwa setiap tahun ini pasti diaudit, pasti diperiksa,” ujar Jokowi dalam sambutannya di lokasi dan waktu yang sama.
Editor: Andrian Pratama Taher
