PT Hutama Karya Bidik Pendapatan Rp34,2 Triliun pada 2019

tirto.id - PT Hutama Karya (HK) membidik peningkatan pendapatan sebesar Rp34,2 triliun atau meningkat 29,3 persen di tahun 2019.

Tahun lalu, salah satu BUMN itu telah mencatatkan peningkatan pendapatan cukup signifikan yakni 26,54 triliun (unaudit) dari Rp18,07 triliun pada tahun 2017.

Laba sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi (earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization/ EBITDA) pada tahun ini, EBITDA diproyeksi mencapai Rp5,27 triliun atau naik 61,6 persen dibandingkan 2018 yang mencapai mencapai Rp3,26 triliun.

Sementara target laba bersih di tahun ini diperkirakan akan stagnan dengan 2018, yakni di angka Rp2,2 triliun. Laba bersih tersebut mengalami lonjakan cukup tinggi sejak tahun 2016 yang hanya sebesar Rp300 miliar. Penyebabnya, antara lain adalah penugasan HK dari pemerintah untuk menggarap Jalan Tol Trans Sumatera.

Total nilai aset HK per akhir 2018 mencapai Rp68,95 triliun atau meningkat 190,5% dibandingkan 2016 yang senilai Rp23,73 triliun. Tahun ini, nilai aset diproyeksi tembus Rp101,1 triliun atau meningkat 46,6% dibandingkan 2018.

"Penugasan JTTS berdampak positif pada kinerja HK. Selama lima tahun terakhir, rata-rata pertumbuhan pendapatan HK mencapai 43%, pertumbuhan laba bersih 73%, dan pertumbuhan aset 76%," kata Direktur Keuangan HK Anis Anjayani dalam siaran pers di Jakarta, Jumat (8/3/2019).

Anis menegaskan, saat ini, HK bersama Kementerian Keuangan dan lembaga keuangan juga tengah mengembangkan berbagai skema pembiayaan yang inovatif untuk menyukseskan pembangunan JTTS.

Untuk mendukung kesuksesan pembangunan tersebut, pemerintah telah mengalokasikan Penyertaan Modal Negara (PMN) yang jumlahnya hingga 2019 menjadi sebesar Rp16,1 triliun. Selain itu, pemerintah telah memberikan penjaminan atas pinjaman HK senilai Rp54,9 triliun.

"Dengan demikian, HK bisa mendapatkan pembiayaan yang kompetitif dengan tenor yang lebih panjang sesuai nature project," tutur Anis.

Pada 2015, HK menerima PMN sebesar Rp3,6 triliun, sedangkan pada 2016 sebesar Rp2 triliun. Tahun ini, nilai PMN untuk HK mencapai Rp10,5 triliun.

Sementara itu, penjaminan pemerintah untuk plafon Medan-Binjai senilai Rp 481 miliar, plafon Palembang-Sp Indralaya Rp 1,24 triliun, Plafon Bakauheni-Terbanggi Besar Rp 15,59 triliun, sekuritisasi aset JORR S Rp 6,5 triliun, plafon Pekanbaru-Dumai Rp 12,26 triliun, monetisasi aset Akses Tj Priok Rp 4,5 triliun, dan plafon Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayu Agung Rp 14,36 triliun.

Selain PMN dan penjaminan, pemerintah juga memberikan dukungan konstruksi. Dukungan konstruksi untuk ruas Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayu Agung (80 km) senilai Rp8,37 triliun dan Kuala Tanjung-Tb Tinggi-Parapat (50 km) senilai Rp7,74 triliun.

Di sisi lain, pemerintah memberikan dukungan aset berupa sekuritisasi aset JORR S dan monetisasi aset Jalan Tol Akses Tj Priok.