tirto.id - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yakin tidak akan dikenakan sanksi oleh Bawaslu. Pasalnya, iklan yang mereka pasang di Harian Jawa Pos pada Senin (23/4) sudah sesuai dengan ketentuan.
"Logo dan nomor urut PSI [di iklan] ini adalah bagian dari pertanggungjawaban partai, bukan masuk unsur citra diri partai," ujar Sekretaris Jenderal PSI Raja Juli Antoni di Bawaslu, Jakarta, Jumat (4/5/2018).
Menurut Antoni, alasan PSI mencantumkan nomor urut dan logo partai dalam iklan polling di Jawa Pos agar masyarakat yakin bahwa materi iklan tersebut kredibel.
Antoni juga mengklaim iklan tersebut sudah mematuhi UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 karena tidak mencantumkan visi dan misi PSI.
Menurut Antoni, iklan itu juga tidak mengajak masyarakat untuk memilih partai pimpinan Grace Natalie pada Pemilu 2019.
"Dan kalau dilihat, tidak ada satu pun nama dalam polling itu yang merupakan Anggota PSI. Jadi ini sama sekali bukan materi kampanye, ini adalah materi pendidikan politik yang sifatnya mengajak, partisipatif," tutur Antoni.
Pada Jumat (4/5/2018), Sekjen Raja Juli Antoni dan Wakil Sekjen Satia Chandra Wiguna mewakili PSI memenuhi panggilan Bawaslu, terkait dugaan kampanye Pemilu 2019 yang dilaksanakan di luar jadwal melalui pemasangan sebuah iklan di Jawa Pos.
Iklan PSI yang mencantumkan logo dan nomor urut partai itu diduga untuk mengangkat citra partai yang mana kegiatan tersebut masuk dalam kategori pelaksanaan kampanye.
Padahal, Pasal 276 Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 menyatakan bahwa kampanye Pemilu 2019, baru akan dimulai pada 23 September 2018.
Penulis: Alexander Haryanto
Editor: Alexander Haryanto
