tirto.id - Pemerintah resmi memangkas target elektrifikasi dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021-2030. Dalam 10 tahun ke depan, pemerintah bakal mengurangi 15.500 mega watt (MW) atau 15,5 giga watt (GW).
“Ada perubahan penambahan pembangkit selama 10 tahun ke depan. Turun. Bisa jadi sampai 15,5 GW,” ucap Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Rida Mulyana, Kamis (14/1/2021).
Pemangkasan RUPTL ini pun memengaruhi sejumlah proyek. Misalnya proyek pembangkit listrik 35.000 MW, program andalan Presiden Joko Widodo pada periode pertama. Sementara sebagian lain akan mengalami penundaan operasional atau Commercial Operation Date (COD).
“Di dalamnya ada yang bagian dari program 35 GW. Pada saatnya memang kami perlu laporkan untuk di-take out [dikeluarkan] dari Perpres-nya,” ucap Rida.
Disamping itu, proyek pembangkit berbasis Energi Baru Terbarukan (EBT) juga ikut dipangkas. Jumlahnya turun 500 MW dari RUPTL sebelumnya.
Meski memangkas target kapasitas EBT, Rida memastiakan pemerintah tetap berkomitmen mengejar target Paris Agreement mengenai target emisi karbon. Salah satunya mengupayakan agar tidak ada EBT yang dibatalkan.
“Kami upayakan, paling minimum mundur aja. Kami evaluasi ketat,” ucap Rida.
Rida mengatakan keputusan ini telah mempertimbangkan proyeksi pertumbuhan konsumsi listrik 10 tahun ke depan yang akan lebih rendah dari tahun sebelumnya. Jika diteruskan, Rida khawatir pasokan listrik melebihi kapasitas.
Sebagai perbandingan, rata-rata pertumbuhan konsumsi listrik per tahun 4,9 persen, di bawah target sebesar 6,4 persen.
“Proyeksinya juga turun jadinya. Boleh aja sih optimis, tapi kan berkaca COVID-19, ini karena pemulihan ekonomi juga masih no body know. Kami ambil sikap moderat saja,” ucap Rida.
Penulis: Vincent Fabian Thomas
Editor: Zakki Amali
