tirto.id - Presiden Joko Widodo hari ini, (24/05/2016), memanggil Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Nusron Wahid untuk membahas laporan adanya delapan TKI di Korea Selatan yang diduga bergabung dengan ISIS.
"Jangan sampai mereka di luar negeri bukannya kerja malah jadi teroris," kata Kepala BNP2TKI Nusron Wahid ditemui usai bertemu Presiden di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa, (24/05/2016).
Nusron mengemukakan, delapan TKI yang diduga terlibat ISIS itu telah dipulangkan sejak sebulan lalu. Para TKI tersebut berasal dari Pati dan Indramayu. Nusron mengungkapkan, mereka sudah bekerja di pabrik di Korea sejak 3 sampai 4 tahun lalu.
"Itu konsen Pemerintah Korea dan mereka langsung dideportasi Pemerintah Korea ke Indonesia, karena itu saya dipanggil Presiden yang meminta supaya dipantau khusus, jangan sampai terulang, kasarannya saya ditegurlah agar pembinaan TKI di sana lebih baik jangan sampai terinfiltrasi ikut-ikutan gerakan atau pengajian yang aneh-aneh," tuturnya.
Nusron memaparkan, terungkapnya keterlibatan para TKI itu dalam jaringan ISIS adalah hasil dari teknologi milik pemerintah Korea Selatan yang dapat melacak hubungan mereka dengan gerakan radikal melalui media sosial yang dipakai.
"Sebelum dipulangkan mereka ditanya akan melakukan apa setelah itu, mereka katakan ingin mati syahid di medan yang nyata. Itu yang membuat mereka dipulangkan," jelas Nusron.
Pembinaan dan pengawasan para TKI itu, menurut Nusron, akan diserahkan kepada Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Detasemen Khusus (Densus) 88.
"Dari sisi kita, sebelum para TKI berangkat, kita kasih materi tentang Islam dan kebangsaan. Arahnya agar mereka tidak sampai terjebak pada pengajian yang aneh-aneh. Kan kita ada mekanisme sebelum berangkat yaitu pembinaan akhir pemberangkatan," katanya.
Ia menambahkan, pihaknya akan melaksanakan deradikalisasi kepada pengurus masjid yang dikelola TKI di Korea.
"Semua kita antisipasi dengan edukasi khusus, bagaimana beribadah dengan benar," tandas Nusron.
Nusron menyebutkan, informasi tentang TKI yang diduga terhubung dengan gerakan radikal baru ditemui di Korea.
"Di negara lain belum ada laporan, yang banyak terkait kasus narkoba dan hamil tanpa suami," pungkasnya. (ANT).
Penulis: Putu Agung Nara Indra
Editor: Putu Agung Nara Indra