tirto.id - Pemerintah daerah Kepulauan Riau harus meningkatkan keterpaduan pengelolaan sejumlah wilayah di kawasan tersebut dalam meningkatkan perekonomian daerah.
Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat membuka rapat terbatas tentang Evaluasi Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan Program Prioritas di Provinsi Kepulauan Riau.
"Kita harus konsentrasi mengembangkan setiap gugus pulau yang besar yang ada di Kepri seperti Anambas, Natuna, Lingga, Karimun, Bintan, Batam, Tanjung Pinang sebagai sentra-sentra industri baru dan juga di bidang pariwisata sesuai dengan potensi wilayah," kata Jokowi di Kantor Presiden, Jakarta pada Kamis (30/3/2017).
Jokowi mengatakan, angka persentase pengangguran terbuka di Provinsi Kepulauan Riau cukup tinggi yakni sebesar 7,69 persen. Untuk itu, Presiden mengimbau kepada pemerintah daerah dan lembaga pengelolaan harus dapat menjaga stabilitas perekonomian dan membuka industri di daerah itu.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga meminta pemerintah daerah fokus membangun sentra industri kelautan dan perikanan dan sentra industri gas di Kepulauan Natuna.
Selain itu, Presiden juga meminta beberapa pulau besar lain di Kepri, seperti Karimun, dapat mengembangkan industri manufaktur.
Meski demikian, pengembangan kawasan tetap dilakukan secara integratif dan terpadu mulai hulu hingga ke hilir.
Presiden juga menilai pemerintah provinsi bersama pemerintah kota dan Badan Pengelola (BP) Batam harus mengelola dengan terintegrasi di Pulau Batam.
"Potensi yang sangat besar sekali, tetapi mungkin memang di sisi kecepatan pelayanan yang paling banyak memang keluhan di bidang urusan pertanahan," kata Jokowi menjelaskan salah satu masalah di Pulau Batam.
Menanggapi hal itu, Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun mengatakan pihaknya masih harus menyelaraskan koordinasi untuk memanfaatkan potensi investasi di kawasan.
"Tentu ada kebijakan-kebijakan harus kita tawarkan kepada investor terutama di beberapa kawasan kita minta menjadi kawasan ekonomi khusus. Terutama Rempang, Galang, kemudian Karimun, termasuk pulau lain menjadi kawasan ekonomi wisata seperti Lingga, Natuna dan Anambas," ujar Nurdin usai rapat terbatas.
Nurdin mengatakan bahwa Presiden Jokowi juga meminta sejumlah menteri untuk menindaklanjuti proses percepatan pembangunan kawasan ekonomi khusus tersebut.
Meski demikian, Nurdin juga mengaku masih terjadi tumpang tindih wewenang di Pulau Batam sehingga menghambat potensi investasi. Pemerintah provinsi juga membicarakan tentang pengelolaan Kota Batam yang tidak sinkron antara pemerintah kota dengan BP Batam.
"Kalau ini terselesaikan, akan ada kepastian hukum untuk investasi, pasti akan memungkinkan kembali mereka buka investasi di Kota Batam, dan Kepulauan Riau umumnya," ujar Nurdin.
Penulis: Alexander Haryanto
Editor: Alexander Haryanto
