Masuk tirto.id
tirto.id - Pengamat politik dari Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, menyarankan agar Presiden Prabowo Subianto memperkuat pemahaman para menteri dan kepala lembaga di kabinet pemerintahannya terkait batas kewenangan jabatan.
“Ada baiknya jika program retret Presiden diisi dengan materi proporsionalisme dan profesionalisme jabatan, agar tokoh yang mengemban amanah dapat bekerja sesuai ruang geraknya,” kata Dedi dalam keterangannya, Minggu (1/2/2026) dilansir dari Antara.
Hal ini merespons pernyataan Menteri Pertahanan (Menhan), Sjafrie Sjamsoeddin, yang mengungkapkan rencana Presiden Prabowo Subianto untuk mengganti jajaran direksi Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Menurut Dedi, apa yang disampaikan Sjafrie telah melampaui kapasitas kewenangannya.
Menurut Dedi, pernyataan tersebut disayangkan karena Menhan memiliki tugas dan tanggung jawab utama di sektor pertahanan nasional, bukan sebagai juru bicara kebijakan presiden di bidang ekonomi dan perbankan.
“Cukup disayangkan jika pejabat publik yang memiliki kedekatan dengan Presiden seolah menjadi jubir, sementara Menhan punya tanggung jawab sendiri mengawal pertahanan nasional,” ujar Dedi.
Ia menegaskan, penyampaian kebijakan strategis presiden seharusnya dilakukan oleh pejabat yang memang memiliki otoritas dan fungsi komunikasi politik pemerintahan, bukan oleh menteri yang berada di luar lingkup kebijakan tersebut.
Ia menyebut, pernyataan di luar kapasitas kerja dapat dipersepsikan sebagai praktik yang mengedepankan kepentingan kedekatan personal dibandingkan profesionalisme.
Menurutnya, sikap tersebut mencerminkan kecenderungan sebagian pejabat yang lebih mengutamakan membela atau menjadi perpanjangan lisan presiden, meskipun isu yang disampaikan bukan merupakan wilayah tugasnya.
“Mereka mengutamakan membela atau menjadi perpanjangan lisan Presiden meskipun bukan wilayahnya,” pungkas Dedi.
Sebelumnya CEO Danantara Rosan Roeslani membantah rencana untuk merombak jajaran direksi bank Himbara. Diketahui, Danantara adalah pemegang saham terbesar sekaligus pengelola operasional BUMN.
"Kami di Danantara, sebagai pemegang saham di seluruh Bank Himbara, sejauh ini tidak ada pembicaraan mengenai hal itu," tegas Rosan ditemui di Wisma Danantara, Sabtu (31/1/2026).
Bantahan juga disampaikan Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi. Prasetyo membantah Prabowo bertemu dengan sejumlah tokoh oposisi pada Jumat (30/1/2026) kemarin. Menurut Prasetyo, Prabowo hanya bertemu dengan tokoh-tokoh masyarakat di kediaman pribadinya yang terletak di Jalan Kertanegara Nomor 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
“Enggak, enggak ada yang oposisi. Itu kan tokoh-tokoh masyarakat juga yang Bapak Presiden terbuka untuk berdialog, menerima masukan,” ujar Prasetyo saat ditemui di Wisma Danantara, Jakarta Selatan, Sabtu (31/1/2026).
Dalam pertemuan itu, Prasetyo menyebut tidak ada tokoh partai politik yang hadir. Ia mengungkapkan salah satu nama tokoh yang hadir, yakni Siti Zuhro, yang merupakan peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
Editor: Bayu Septianto
