Masuk tirto.id
tirto.id - Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi penyelenggaraan ibadah haji 2026 yang pertama kali diselenggarakan oleh Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj). Apresiasi tidak hanya diberikan untuk tim penyelenggara Haji 2026, tetapi juga kepada sekitar 2.000 petugas haji yang dinilai telah menjalankan tugas dengan disiplin dan dedikasi tinggi demi memastikan pelayanan kepada jamaah berjalan optimal.
"Bapak Presiden secara pribadi dan mewakili pemerintah sebagai Kepala Pemerintahan maupun Kepala Negara menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran Kementerian Haji, Pak Menteri Haji, Wakil Menteri Haji, beserta dengan seluruh jajaran Kementerian Haji dan menyampaikan terima kasih juga kepada pimpinan DPR RI dan pimpinan Komisi VIII atas terselenggaranya penyelenggaran Haji tahun ini dengan baik," ujar Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, dalam keterangan pers di kediaman Prabowo, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Rabu (17/6/2026).
Presiden juga menilai keberhasilan penyelenggaraan haji tidak terlepas dari peran serta dan kerja sama para jamaah Indonesia.
Di sisi lain, apresiasi diberikan karena pada tahun ini penyelenggaraan haji 1447 Hijriah ini menghadapi banyak tantangan, mulai dari tingginya ketidakpastian geopolitik karena perang Amerika Serikat (AS)-Israel dan Iran hingga pelemahan mata uang rupiah. Selain itu, Kementerian Haji dan Umrah yang baru mulai bekerja pada September 2025 juga membuat persiapan penyelenggaraan haji harus dilakukan dalam jangka waktu lebih singkat.
"Kami ini dilantik menjadi Menteri Haji ini September 2025, sementara timeline haji dari Kementerian Saudi sudah dimulai Juni 2025 artinya kita ketinggalan sekitar 3-4 bulan. Tapi, Alhamdulillah dengan kerja sama semua tim kita bisa mengejar ketinggalan itu dan Alhamdulillah hari ini saya terutama dengan DPR dan saya sangat senang karena Bapak Presiden memberikan apresiasi kepada Ponyelenggaran Haji pada tahun ini," tutur Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf, dalam kesempatan yang sama.
Gus Irfan, sapaan Irfan Yusuf, merinci poin-poin yang sudah berhasil dicapai tim penyelenggara haji di antaranya adalah terkait percepatan penerbitan visa jamaah. Selain itu, distribusi kartu Nusuk sudah dilakukan sejak di Tanah Air sehingga berbagai persoalan yang sebelumnya kerap muncul, seperti jamaah terpisah dari rombongan keluarga atau kesulitan memperoleh hotel setibanya di Arab Saudi, disebut dapat diminimalkan.
"Tidak ada lagi cerita jamaah yang terpisah dari keluarganya. Jamaah yang tidak mendapatkan hotel padahal sudah sampai di sana. Jamaah yang tercecer di mana-mana tidak ada lagi," tambahnya.
Pemerintah juga mulai menerapkan kontrak layanan multiyears dengan penyedia layanan di Arab Saudi. Skema itu diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus memberi kepastian bagi mitra penyedia layanan untuk berinvestasi pada fasilitas yang digunakan jamaah Indonesia.
Gus Irfan mengakui, secara keseluruhan, Indonesia saat ini masih menggunakan Paket D, namun pelayanan yang diberikan kepada jamaah sudah menuju Paket C. Perlu diketahui, Paket D selama ini dikenal sebagai pilihan layanan dengan biaya paling ekonomis bagi banyak jemaah dari berbagai negara.
Hal ini dapat terjadi karena hotel-hotel yang disediakan merupakan hotel bintang lima dengan jarak tidak jauh dari Masjid Nabawi.
"Fasilitas layanan hotel, bayangkan saja di era kepemimpinan Bapak Presiden sekarang ini jemaah reguler, kan ada dua ya, jemaah reguler dan jemaah haji khusus itu sudah biasa menginap di hotel bintang lima. Tetap ini jemaah reguler sekarang hampir 17 ribu jemaah diinapkan di zona 1 di sekeliling Masjid Nabawi di Madinah bisa diinapkan di hotel-hotel bintang lima," sambung Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, di tempat yang sama.
Meski begitu, Kepala Negara meminta pemerintah dan DPR tidak berpuas diri serta terus mencari terobosan untuk memangkas masa tunggu keberangkatan jamaah dan meningkatkan kualitas layanan pada musim haji mendatang. Tak hanya itu, Presiden Prabowo juga meminta pengembangan konsep Kampung Haji terus didorong sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk meningkatkan pelayanan sekaligus menekan biaya penyelenggaraan ibadah haji.
Salah satu fokus utama pemerintah dan DPR adalah menekan masa tunggu keberangkatan jamaah yang selama ini menjadi persoalan kronis.
Menurut Cucun, antrean haji yang di sejumlah daerah pernah mencapai 35 hingga 40 tahun kini berhasil ditekan menjadi sekitar 26 tahun. Namun, capaian tersebut masih belum memuaskan Presiden.
"Beliau menyampaikan tadi kalau bisa tolong lebih cepat lagi seperti apa skemanya kalau misalkan antrean ini tidak panjang," kata Cucun.
Pemerintah mengakui, tantangan penyelenggaraan haji ke depan tidak ringan. Fluktuasi nilai tukar rupiah, kenaikan harga avtur, ketidakpastian situasi global, hingga peningkatan biaya layanan dari Pemerintah Arab Saudi berpotensi memengaruhi ongkos haji pada tahun-tahun mendatang.
"Dalam tantangan haji ke depan tentu karena kondisi geopolitik di Timur Tengah yang mudah-mudahan terus membaik sehingga haji kita ke depan akan lebih sukses lagi," ujar Anggota Komisi VIII DPR RI, Abidin Fikri.
Penulis: Qonita Azzahra
Editor: Andrian Pratama Taher
